Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin yakin bahwa masyarakat tidak akan terbawa politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Sebagaimana yang diketahui pada pemilu-pemilu sebelumnya, pendukung dari tiap-tiap kubu pasangan calon akan tetap membawa identitas politiknya meskipun Pemilu sudah selesai dilaksanakan.
Baca Juga: Dapat Arahan Langsung Dari Jokowi, KPU Rumuskan Kampanye Politik Adu Gagasan di Pemilu 2024
Dilansir dari Antaranews.com, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa adanya politik identitas hanya akan membawa bangsa ini terbelah menuju perpecahan karena adanya perbedaan politik.
“Saya kira sudah sejak lama kita menghindari politik identitas dan juga kedua, perbedaan politik, perbedaan (saat) pilpres itu tidak membelah bangsa ini,” ucap Ma’ruf Amin.
Rencananya, Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dengan banyak pemilihan terdiri dari anggota legislatif, DPRD tingkat II, DPRD, tingkat I, DPR, DPD RI, hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Ma’ruf Amin juga mengingatkan bahwasanya sebagai suatu bangsa hendaknya tetap bertoleransi dan menjaga persaudaraan meskipun berbeda dukungan partai politik.
“Kita bertoleransilah, Saya sering mengatakan kalau berbeda partai lakum partaiyukum walana partayuna, artinya kita berbeda partai kita tetap saudara sebagai bangsa,” tutur Wapres.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kepala BNPT Komjen Pol, Boy Rafli Himbau Masyarakat Waspadai Intoleransi
Wapres juga menyimpulkan bahwa salah satu bentuk pemilihan yang paling besar membawa masyarakat ke dalam politik identitas adalah Pilpres karena mengingat calon pilihan yang sedikit dan jabatan yang paling tinggi.
Sehingga banyak relawan tim pendukung masing-masing Capres yang akan membela pasangan calonnya hingga kapanpun.
“Saya kira sebenarnya, seharusnya kita sudah punya pengalaman, jadi tidak perlu ada konflik dan tidak perlu menggunakan identitas untuk kampanye kita,” lanjut Ma’ruf Amin.
Sebagai informasi tambahan, hingga detik ini ada 18 partai politik yang sudah dinyatakan melewati tahap verifikasi administrasi dari KPU pada 14 September 2022 lalu.
Adapun sembilan partai politik yang sudah memiliki perwakilan kader di DPR tidak diverifikasi lagi secara factual, sedangkan untuk kesembilan partai politik lainnya masih dalam tahap verifikasi faktual.
Dari sembilan partai politik non parlemen tersebut terdiri dari PSI, Perindo, PKN, Hanura, PBB, Gelora, Ummat, Buruh, dan Garuda.
Jadwal pemeriksaan faktual sudah selesai dilangsungkan, dan rencananya pengumuman hasil verifikasi faktual akan diumumkan pada tanggal 14 Desember mendatang mengenai kepengurusan dan keanggotaan partai politik pada pemilu mendatang.
Maka penting kiranya untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi agar menghindari politik identitas sebagai kunci mencegah perpecahan bangsa.***
