Network
Wapres juga menyimpulkan bahwa salah satu bentuk pemilihan yang paling besar membawa masyarakat ke dalam politik identitas adalah Pilpres karena mengingat calon pilihan yang sedikit dan jabatan yang paling tinggi.
Sehingga banyak relawan tim pendukung masing-masing Capres yang akan membela pasangan calonnya hingga kapanpun.
“Saya kira sebenarnya, seharusnya kita sudah punya pengalaman, jadi tidak perlu ada konflik dan tidak perlu menggunakan identitas untuk kampanye kita,” lanjut Ma’ruf Amin.
Sebagai informasi tambahan, hingga detik ini ada 18 partai politik yang sudah dinyatakan melewati tahap verifikasi administrasi dari KPU pada 14 September 2022 lalu.
Adapun sembilan partai politik yang sudah memiliki perwakilan kader di DPR tidak diverifikasi lagi secara factual, sedangkan untuk kesembilan partai politik lainnya masih dalam tahap verifikasi faktual.
Dari sembilan partai politik non parlemen tersebut terdiri dari PSI, Perindo, PKN, Hanura, PBB, Gelora, Ummat, Buruh, dan Garuda.
Jadwal pemeriksaan faktual sudah selesai dilangsungkan, dan rencananya pengumuman hasil verifikasi faktual akan diumumkan pada tanggal 14 Desember mendatang mengenai kepengurusan dan keanggotaan partai politik pada pemilu mendatang.
Maka penting kiranya untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi agar menghindari politik identitas sebagai kunci mencegah perpecahan bangsa.***
