Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Kasus kematian Brigadir J atas perintah Irjen Ferdy Sambo kini semakin berbuntut panjang, bahkan menyeret beberapa nama orang yang terlibat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama.
Harris menduga adanya keterlibatan Irjen Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas dalam skenario yang dibuat Ferdy Sambo. Pasalnya Benny Mamoto memberikan pernyataan yang membuat publik geram.
Dalam sebuah wawancara, Benny Mamoto menyebutkan bahwa tidak ada kejanggalan dalam kasus Brigadir J. Oleh sebab itu, Harris meminta agar Timsus Polri turut memeriksa Benny Mamoto terkait hal tersebut, termasuk rekening dan isi HP.
Bukan hanya Benny Mamoto, Harris juga menyoroti Ketua Komnas HAM Choirul Anam. Pasalnya, Choirul Anam menunjukkan gelagat yang tidak sportif.
Menurutnya, Choirul Anam dinilai sudah membela Ferdy Sambo dengan mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di kediaman Ferdy Sambo. Pernyataan ini membuat publik bertanya-tanya.
Menanggapi permintaan Harris untuk memeriksa Benny Mamoto dan Choirul Anam, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun pun memberikan opininya. Yang mana hal tersebut bisa saja dilakukan jika memang keduanya terlibat.
Baca Juga: Menguak Kasus Besar Dibalik Misteri Pembunuhan Brigadir J
Yaitu dalam tindak pidana terkait kematian maupun penyidikan kasus Brigadir J oleh mantan Ketua Satgasus Merah Putih itu.
“Kita harus membedakan, memeriksa karena kinerja institusi gak bisa. Tapi kalau seandainya terlibat tindak pidana ya bisa,” kata Refly Harun dilansir dari kanal YouTube Refly Harun yang diunggah pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Lebih lanjut, Refly Harun justru mempertanyakan eks Penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah. Yang mana bagaimana bisa dia langsung mempercayai keterangan Ferdy Sambo begitu saja.
Menurutnya ketika terjadi kasus yang seperti ini, seharusnya sebagai teman akan benar-benar mencari tahu tentang kasus tersebut. Kecuali jika Ferdy Sambo memang sudah berterus terang sehingga membuatnya percaya.
Yang akhirnya cerita sesungguhnya tidak disampaikan kepada masyarakat. Sehingga membuat berita pada kasus kematian Brigadir J ini semakin simpang siur. Menurutnya, seharusnya baik Kompolnas maupun Komnas HAM berbicara secara terukur.
“Tapi flat saja, terukur. Misalnya, ya nanti kami akan tindak lanjuti, lihat, monitor. Kan begitu atau apa saja. Kalau dia harus mengutip, ya kutip saja apa adanya, as it is,” kata Refly Harun.
“Tapi kalau memberikan pendapat bahwa tidak ada kejanggalan, itu sertifikasi atau endorsement. Sertifikasi dan endorsement itu ya orang tanya apa motifnya,” tambahnya.
Baca Juga: Ferdy Sambo Titip Amplop untuk Sogok LPSK, Hasto: Hal itu Benar Adanya!
Dalam kasus Brigadir J, Refly Harun menilai bahwa endorsement memiliki motif tertentu. Apakah Komnas HAM memang sadar sudah masuk jebakan Ferdy Sambo sejak awal kematian Brigadir J mencuat.
Sebagaimana publik tahu, hal tersebut berhubungan dengan keterangan Komnas HAM terkait CCTV di TKP penembakan Brigadir J. Di awal kasus tentang CCTV inilah, apakah Komnas HAM sudah sadar masuk jebakan Ferdy Sambo.
Jebakan yang seolah-olah menunjukkan bahwa Ferdy Sambo tidak berada di lokasi kejadian. Sementara Bharada E justru berbicara hal yang berbeda.***
