Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Tempo hari Presiden Joko Widodo beserta jajarannya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia pada masa lalu sebanyak 12 peristiwa.
Hal tersebut menjadi momen penting karena baru pertama kali negara mengakui kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.
Dikutip dari AntaraNews.com oleh InfoTemanggung.com bahwa pengakuan itu dinyatakan oleh Jokowi setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Proses Kilat Perppu Cipta Kerja: Apakah Beri Solusi dan Jaminan Pekerjaan?
Jokowi mengaku sangat menyesalkan adanya kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12 peristiwa tersebut.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan pemerintah akan berusaha untuk mengambil langkah memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa mengabaikan penyelesaian yudisial.
Meskipun sudah berlalu selama bertahun-tahun, peristiwa sejarah ini belum ada titik penyelesaiannya, bahkan para korban dan segenap keluarga masih mengalami tindakan diskriminasi.
Jokowi berharap pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.
Kedua belas peristiwa tersebut antara lain Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Serous 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
