Network
Apabila pekerja terdaftar jadi penerima BSU2022, notifikasi yang tampil menyatakan pekerja itu ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. Tetapi bila tidak, akan keluar notifikasi yang menyatakan pekerja belum memenuhi syarat.
Walau ada beberapa yang memprotes pembagian bantuan yang timpang ini, sudah berkali-kali pemerintah terus memakai kriteria yang sama dalam membagikan bantuan. Kementrian Tenaga Kerja meminta data dari BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini tidak adil karena sangat banyak pekerja formal dan tentu saja non formal dengan gaji sangat minum dibawah RP3,5 juta yang tidak diikutkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka jauh lebih berhak atas bantuan karena keadaan mereka yang tergencet namun tidak ada usaha pemerintah untuk menjangkau mereka.
Memakai data BPJS Ketenagakerjaan pun ada prosedur bertahap yang harus dilalui sampai bantuan itu cair. Akan lebih sulit bagi pemerintah untuk berusaha menjangkau mereka yang lebih berhak.
Ketidakadilan lain terjadi karena ternyata ada perusahaan yang karyawannya bergaji tinggi namun didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan upah rendah di bawah Rp3,5 juta. Akibatnya karyawan itu mendapatkan BSU berkali-kali padahal dia tidak berhak,
Kementrian Tenaga Kerja mengatakan akan mengecek dengan laporan NPWP pekerja, namun disangsikan hal ini mudah dikerjakan. Mudah-mudahan jika ada bantalan sosial lagi, kriteria pekerjanya bisa berubah ke yang benar-benar berhak.
Sehingga kelak jika ada yang bertanya apa itu BSU Kemnaker? akan ada kriteria lain yang lebih adil. Pengangguran yang terdaftar di kartu pekerja yang belum pekerja misalnya, atau pekerja non formal yang sangat membutuhkan bantuan.***
