Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam salah salah satu sesi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Nusa Dua Bali pada hari Senin, 11 Juli 2022 menyampaikan bahwa upaya digitalisasi penyaluran bansos masih terkendala.
Dilansir dari antaranews.com, digitalisasi penyaluran bansos ini merupakan upaya pemerintah untuk menyalurkan bansos di masa krisis seperti pada masa pandemi Covid-19 agar manfaat bansos bisa segera digunakan oleh masyarakat penerima bansos.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari inovasi digital bansos adalah untuk mewujudkan program bansos yang enam T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan juga tepat administrasi,” kata Muhadjir.
Baca Juga: Daun Berjuluk 'King Of Bitter' ini Ternyata Punya Banyak Khasiat yang Jarang Diketahui
Namun ternyata penyaluran dana bansos kepada penerima di lapangan masih memiliki banyak kendala. Seperti kerap ditemui para penerima bansos yang tidak tepat sasaran serta penumpukan data penerima sehingga penyaluran dana bansos menjadi tidak efektif.
“Digitalisasi di Indonesia terutama sektor bansos, perlu ada usaha lebih keras, karena apa yang kita bayangkan yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya,” ujar Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir juga menyampaikan bahwa kendala pelaksanaan digitalisasi ini adalah masalah infrastruktur yang kurang memadai pada beberapa daerah. Termasuk di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat yang masih melakukan penyaluran bansos secara tunai melalui kantor pos.
Baca Juga: Malaikat Tidak akan Masuk ke Dalam Rumah yang Terdapat Hewan Ini Kata Gus Baha
Selain itu kendala digitalisasi juga disebabkan oleh tingkat literasi teknologi digital masyarakat juga kurang merata.
“Karena infrastruktur non tunai belum siap di daerah-daerah ini,” kata Muhadjir.
Oleh sebab itu, Muhadjir menyampaikan bahwa pihaknya telah Menyusun 3 strategi agar penyaluran bansos bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Pertama, menerapkan pendaftaran biometrik melalui smartphone yang nantinya akan terintegrasi dengan data diri masing-masing. Dengan demikian nantinya tidak akan ada penumpukan data dan penerima bantuan bisa lebih tepat sasaran.
Kedua, memperluas cakupan penerima. Terakhir memperbarui dan verifikasi data penerima bantuan dengan mengandalkan teknologi.
Baca Juga: Jarang Diketahui, Tanaman Ini Bisa Menurunkan Berat Badan dan Bermanfaat untuk Kesehatan
Adapun pada tahun 2021 realisasi penyaluran bansos oleh pemerintah Indonesia mencapai 370,5 triliun. Dengan rincian masing-masing penyaluran antara lain adalah Kementrian Sosial sebesars 81,2 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 15,4 triliun dan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 7 triliun.
Kemudian besarnya bansos yang disalurkan untuk subsidi energi dan nonenergi sebesar 152 triliun serta program pra kerja sebesar 21 triliun.***
