INFOTEMANGGUNG.COM - Inilah daftar 75 Undang-Undang yang dihapus dan diubah PERPPU Cipta Kerja Jokowi, sebagai berikut akan dipaparkan dalam artikel ini.
Undang-Undang adalah hukum yang dibuat oleh Pemerintah atau badan legislatif yang berwenang untuk mengatur kegiatan di suatu negara atau wilayah.
Undang-Undang digunakan untuk mengatur kegiatan masyarakat dan memberi batasan kepada tingkah laku individu atau kelompok. Tujuan dari Undang-Undang adalah untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan keamanan di masyarakat.
Di Indonesia, Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden.
Sementara, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang yang sudah ada.
PERPPU biasanya dikeluarkan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang memerlukan tindakan cepat dan efektif dari Pemerintah.
PERPPU dapat digunakan untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang yang sudah ada atau untuk menetapkan Undang-Undang baru yang dianggap penting untuk kepentingan negara.
Seperti Undang-Undang, PERPPU harus disahkan oleh Presiden untuk menjadi hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: 4 Prosedur untuk Menyelesaikan Sengketa Pajak dalam Proses Persidangan Kasus di Pengadilan Pajak
Inilah daftar 75 Undang-Undang yang dihapus dan diubah PERPPU Cipta Kerja Jokowi, sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek;
- Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l4 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20I4 tentang Jaminan Produk Halal;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 tentang Jasa Konstruksi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20l2 tentang Industri Pertahanan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20lL tentang Keimigrasian;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Baca Juga: Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Jumlah Pajak Penghasilan
Demikianlah paparan daftar 75 Undang-Undang yang dihapus dan diubah PERPPU Cipta Kerja Jokowi. Semoga membantu dalam memenuhi informasimu.***