Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Jhon Kenedy Azis menghimbau pelaku UMK Sumbar untuk segera mengajukan sertifikasi halal.
Hal tersebut disampaikan saat John bertemu para pelaku usaha dan menjadi pembicara dalam Workshop SiHalal yang diadakan di Pariaman, Sumatera Barat pada Sabtu (29/10).
Dilansir dari website kemenag.go.id John menyampaikan bahwa sertifikasi ini sangat penting bagi para pelaku usaha karena memiliki banyak benefit bagi perkembangan usaha mereka.
Bahkan Anggota Komisi Komisi VII DPR RI tersebut menyatakan bahwa sertifikasi halal menjadi kunci untuk bersaing di kancah internasional.
"Bagaimana pelaku usaha itu agar memiliki tambahan nilai terhadap usaha-usaha mereka," ujarnya saat itu.
Karena keuntungan yang begitu banyak maka John sangat menghimbau UMK Sumbar untuk segera mengurus sertifikasi halal.
Baca Juga: Apakah Tupai Halal? Ini Pendapat Para Ulama yang Bisa Mencerahkan
Prosesnya jadi semakin mudah karena mereka dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
John juga menambahkan bahwa untuk mengembangkan UMK dengan maksimal maka tidak boleh berhenti di daerah saja namun juga harus merambah ke pasar internasional.
Salah satu syarat untuk bisa melakukan ekspor ke luar negeri yang harus dipenuhi UMK adalah kepemilikan sertifikasi halal.
Workshop SiHALAL di Pariaman itu sendiri merupakan program edukasi jaminan produk halal (jph) yang berhasil diadakan dengan kerja sama BPJPH, Komisi VIII DPR RI, dan Satgas Halal Provinsi Sumbar.
"Kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya jaminan produk halal. Workshop kali ini, kita juga mengedukasi bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal melalui Sistem Informasi Halal (SiHALAL)," ujar Chuzaemi Abidin, Plt Sekretaris BPJPH.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan transformasi digital yang dilakukan oleh Kemenag sejak 2021, layanan sertifikasi halal juga dapat dilakukan via online.
"Mudah-mudahan bertahap ke depan kami BPJPH akan lebih kuat. Kami mengedukasi masyarakat dalam mendaftar melalui digital," tutur Chuzaemi.
Baca Juga: Hukum Trading Forex dalam Islam, Halal atau Haram?
Chuzaemi juga mengungkapkan bahwa ke depannya sistem digital yang melayani sertifikasi halal akan terus dikembangkan.
Tujuannya supaya lebih mudah digunakan oleh semua orang khususnya para pemilik UMK, salah satunya adalah menerapkan tampilan yang lebih friendly.
Selain para pelaku usaha dan tokoh-tokoh di atas, Workshop SiHALAL juga dihadiri oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH).
Ada pula Plh. Kakanwil Sumbar Edison, Kabag Tata Usaha Kanwil Sumbar Miswan yang merangkap Kepala Satuan Tugas BPJPH, serta Kakankemenag Kota Pariaman yang turut menghadiri acara tersebut.***
