Network
Berikutnya, terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Kemenpan RB juga menyampaikan jika pegawai non PNS bisa diangkat oleh pemerintah menjadi ASN PPPK dalam jangka waktu lima tahun.
Lantas, bagaimana cara agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN PPPK di lingkungan instansi pemerintah? Kemenpan RB pun sudah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi guna hal tersebut, sebagai berikut:
Baca Juga: Daftar Resmi ke KPU, Ahmad Syaikhu Optimis PKS Raih Setidaknya 15 Persen Kursi DPR
- Setiap tenaga honorer memiliki status dengan kategori THK2 dan terdaftar di database BKN.
- Memperoleh honorarium dengan mekanisme pembayaran secara langsung, yang mana honor ini didapatkan dari APBN bagi Instansi Daerah maupun Pusat.
- Telah diangkat sebagai pegawai paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
- Tenaga honorer sudah berusia minimal 20 tahun dengan batas maksimal 56 tahun sejak 31 Desember 2021.
Dari pendataan pegawai non ASN yang dilakukan tersebut ditujukan untuk melakukan pemetaan. Yakni guna mengetahui jumlah pegawai non ASN yang ada di lingkungan Instansi Pemerintah.
Demikianlah informasi terkait surat edaran dari Kemenpan RB mengenai penghapusan tenaga honorer serta syarat untuk diangkat sebagai PPPK. Sangat disarankan setiap instansi pemerintah untuk segera melakukan pendataan yang dimaksud.***
