Network
2. Pemerintah akan mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer jelang penghapusan dengan syarat tidak membebani anggaran
3. Pemerintah memastikan pendapatan tenaga honorer atau non ASN saat ini tidak akan dikurangi
4. Pemerintah akan memakai aturan yang sesuai untuk mengatasi masalah tenaga honorer.
Dalam suatu kesempatan pemerintah mengakui kontribusi signifikan dari tenaga honorer pada lingkungan pemerintahan, sehingga penataan SDM akan dilakukan secara serius.
Di dalam upaya menangani masalah tenaga honorer, dibutuhkan dukungan dari semua pihak supaya iklim birokrasi tetap berjalan dengan baik.
Menurut Menteri PANRB, secara aktual peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik.
Masukan anggota DPR, DPD, berbagai asosiasi, hingga stakeholder dipertimbangkan oleh pemerintah agar dapat merancang skema akhir yang menguntungkan semua pihak.
Adapaun jumlah honorer saat ini melebihi 2 juta. Jumlah ini diperoleh dari survei tenaga non ASN yang dilakukan sejak tahun 2022.
Sebagai ganti tenaga honorer itu, akan ada tenaga alih daya (outsourcing). Ketentuan tenaga outsourcing yang akan dipakai adalah tenaga pelaksana pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan, pengemudi dan satuan pengamanan.
