Network
Hal itu berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Alat bukti yang dimaksud berupa Grosse akta hak eigendeom, girik, pipil, Petuk pajak Bumi/Landrete, serta Verponding Indonesia sebelum diberlakukannya PP 10/1961.
Baca Juga: Kunci Jawaban Soal UAS UT HKUM 4207 Hukum Dagang dan Kepailitan Nomor 1-10
Selain dokumen di atas, bisa pula menggunakan surat keterangan riwayat tanah yang sebelumnya pernah dibuat atau dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
Masyarakat yang tidak dapat membuktikan kepemilikan sertipikat atas hak suatu tanah juga memperoleh perlindungan hukum preventif.
Perlindungan ini lebih dimaksudkan supaya mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan melaksanakan pendaftaran tanah.
Hal tersebut tentu mengikuti prosedur hukum yang berlaku sesuai Pasal 3 PP 24/1997. Berpedoman pula pada Pasal 2 ayat 2 Permen ART/BPN 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Selain mendapat perlindungan hukum preventif, juga memperileh perlindungan hukum represif. Tujuan lebih mengarah pada upaya penyelesaian sengketa.
Syaratnya adalah hak milik tanah diperoleh melalui itikad baik, artinya seseorang telah menguasai, memanfaatkan, dan mengolah tanahnya.
Baca Juga: Soal dan Jawaban UAS Hukum Internasional Semester 3 Jurusan Hubungan Internasional dan Hukum
Terkait hal itu, diatur dalam Pasal 27 dan padal 32 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dapat pula mengajukan pengaduan, keberatan, maupun gugatan melalui pengadilan supaya bisa dicari kebenaran perihal kepemilikan ha katas tanah yang sah.
