Network
Hal ini diuraikan dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuk final yang tak bisa dinegosiasikan.
Baca Juga: Iklan Shopee 11.11 Big Sale Dibintangi JKT48, Langsung Panen Respons Positif
Dengan demikian, Gus Rozin menambahkan bahwa Hari Santri bukan lagi hanya usulan atau permintaan dari kelompok pesantren.
Ini adalah pengakuan dari negara dan pemimpin bangsa, sebagai penghormatan kepada sejarah pesantren dan perjuangan para kiai dan santri yang tak terhitung kontribusinya terhadap negara.
Awalnya, Hari Santri diusulkan oleh ratusan santri Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, ketika mereka menerima kunjungan Joko Widodo sebagai calon presiden pada tanggal 27 Juni 2014.
Pada saat itu, Jokowi menandatangani komitmen untuk menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri.
Namun, PBNU kemudian mengusulkan bahwa tanggal 22 Oktober lebih tepat sebagai Hari Santri, berdasarkan peristiwa sejarah Resolusi Jihad yang melibatkan Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari.
Pada masa itu, Indonesia yang baru saja merdeka dua bulan kembali diserang oleh Sekutu yang ingin merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan, Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang memiliki tiga poin penting:
1. Hukum memerangi orang kafir yang menghalangi kemerdekaan kita saat ini adalah fardhu ain bagi setiap orang Islam yang mungkin, bahkan bagi yang fakir.
2. Hukum bagi orang yang meninggal dalam peperangan melawan musuh (NICA) dan kelompok-kelompok mereka adalah mati syahid.
3. Hukum bagi orang yang memecah persatuan kita saat ini adalah wajib dibunuh.
Itulah sejarah awal mula 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional mengenang resolusi jihad yang diserukan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdatul Ulama.***
