Network
Artinya, terdapat perbaikan lokasi jalan rusak yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat dan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh gubernur, ada yang dikerjakan bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya,” tuturnya.
Jokowi mengaku mendapatkan informasi terkait jalan rusak tidak hanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), melainkan juga dari laporan masyarakat yang disampaikan pada akun media sosial miliknya.
Sejauh ini terdapat sebanyak 7.400 lokasi jalan rusak yang berasal dari laporan masyarakat melalui media sosial Instagram, Twitter, dan Facebook.
Informasi tersebut disampaikan Jokowi pada saat melakukan tinjau lokasi jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Bey Machmudin, selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa berbagai laporan warganet yang terdapat pada kolom komentar dapat memberi kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengecekan ulang terkait lokasi jalan yang rusak.
“Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan cross check, antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran,” tutur Bey.***
