Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Sebanyak 21 mobil dinas bertenaga listrik akan disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2023 untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan.
Dikutip dari AntaraNews.com oleh InfoTemanggung.com, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI, Reza Pahlevi, mengatakan bahwa Pemprov DKI sedang memproses untuk pengadaan mobil listrik.
Revisi peraturan kepala daerah (perkada) tentang kendaraan dinas operasional sedang mereka susun untuk pengadaan mobil listrik ini.
Baca Juga: Kenali 8 Jenis Mobil Listrik Buatan Indonesia, Industri ini Mulai Dilirik Investor Asing
Reza menambahkan bahwa Pemprov DKI boleh menyediakan kendaraan listrik dengan mengubah revisi perkada dengan syarat harus ada pergub dahulu dengan revisi satu kata saja. Revisi tersebut bisa melalui Kementerian Dalam Negeri.
Dana yang disediakan oleh Pemprov DKI yang akan dialokasikan untuk pengadaan dinas listrik tidak dibeberkan oleh Reza saat ini.
Akan tetapi, ia memperkirakan kisaran harga mobil listrik mencapai Rp800 juta per unit.
Kendaraan dinas listrik akan digunakan untuk gubernur, sekretaris daerah, asisten pemerintahan, inspektorat, dan dinas lainnya.
Pihaknya hanya akan menganggarkan mobil listrik pada 2023, sedangkan 2024 tidak berencana untuk melakukan pengadaan lagi karena ia akan memprioritaskan kebutuhan lain pada 2024.
Pemilu yang akan diadakan pada 2024 akan menjadi fokus mereka terlebih dahulu. Mereka juga akan mendukung Pemilu 2024.
Setelah terbit Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengadaan bermotor listrik berbasis baterai akan dilakukan.
Harapan dari pengadaan kendaraan listrik ini adalah dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan lebih ramah lingkungan.
Melalui Inpres tersebut, kepala daerah diperintah oleh Jokowi untuk menyusun dan menetapkan peraturan untuk mendukung percepatan pelaksanaan kendaraan listrik.
Selain itu, kepala daerah juga diinstruksikan oleh presiden untuk menyusun alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didorong oleh Jokowi menggunakan berbagai jenis kendaraan listrik berbasis baterai agar penggunaannya meningkat.***
