Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Money politic atau politik uang masih menjadi sorotan bagi penyelenggara pemilihan di Indonesia.
Politik uang yang kerap menjadi satu permasalahan dalam pemilihan, menjadi permasalahan yang cukup rumit.
Sehingga dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memasukkan politik uang atau money politic ini dalam IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2024.
“Fakta bahwa ragam rupa money politic sudah sedemikian rupa sudah kami bahas dan ini akan masuk dalam indeks kerawanan," ujar Lolly, Anggota Badan Pengawas Pemilu 2024 (Bawaslu) kepada wartawan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Senin (28/11/22) melalui Antara.
Menurut Anggota dari Bawaslu tersebut, kemunculan politik uang yang dilakukan melalaui e-wallet terjadi karena perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Sehingga dalam hal ini Bawaslu RI menyatakan persoalan yang terjadi itu akan sebagai kategori kerawanan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Politik Identitas Bahayakan Keutuhan Bangsa, Gus Yaqut: Ada yang Licik Pakai Simbol Agama
Sebelumnya, setelah membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Batu, Sabtu (26/11), Bawaslu RI mengaku masih melakukan diskusi beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam IKP 2024.
IKP 2024 Ditargetkan Rampung Tahun 2023
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mempercepat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.
“(IKP 2024 ditargetkan dirilis) Tahun depan. Tahun depan kami percepat, semakin cepat semakin baik. Kami sedang diskusikan agar tidak keliru," ujar totok.
Sementara IKP merupakan singkatan dari Indeks Kerawanan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu untuk memetakan kerawanan pemilu, serta menjadi alat deteksi dini kemungkinan terjadinya kecurangan.
Selain itu, IKP juga dapat menjadi basis data bagi Bawaslu dalam menyusun strategi dan program pencegahan pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada 2024.
Skor IKP Tahun 2019 Meningkat
Sementara itu pada tahun 2019 lalu, IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu tahun tersebut mengalami peningkatan.
Baca Juga: Acara Relawan di GBK Dianggap Rendahkan Presiden, PDIP: Saya Minta Jangan Menjebak Pak Jokowi
IKP dalam skala nasional tercatat 49,63, atau meningkat 00,63 dari tahun 2018 lalu sebelum memasuki tahun pemilu 49,00.
Dalam IKP 2019, ada beberapa yang menjadi catatan kerawanan pemilu antara lain, kerawanan konteks sosial politik sebesar 42,54, kerawanan penyelenggara pemilu yang bebas adil sebesar 54,22, kerawanan kontestasi 53,81, dan kerawanan partisipasi politik sebesar 47,94.***
