INFOTEMANGGUNG.COM – Setelah pengesahan Undang-Undang pembentukan Papua Barat Daya disetujui DPR RI pada 17 November 2022, kini berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2022, Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.
Peresmian provinsi baru ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Mendagri Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2022.
Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah yang terdiri dari lima kabupaten (Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat) dan satu kota yaitu Sorong sebagai ibukotanya.
Baca Juga: AHY Ingin Kader Demokrat Papua Kejar Kemenangan di Pemilu 2024
"Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai kita semua," kata Tito mengesahkan.
Bersamaan dengan peresmian ini, Tito juga melantik Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yaitu Muhammad Musa’ad.
“Dengan ini resmi melantik saudara Muhammad Musa’ad menjadi pejabat Gubernur Papua Barat Daya,” kata Tito Karnavian.
Menurut Tito, penentuan pejabat sudah melalui proses yang sesuai aturan mekanisme usulan dan tim penilai akhir. Dengan Presiden sebagai pimpinannya dan sesuai Keputusan Presiden RI No 22/P tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat gubernur provinsi Papua Barat Daya.
Masa jabatan ini paling lama berlaku selama satu tahun sejak pelantikan ini. Musa’ad sendiri telah mengucapkan sumpah janji jabatan menurut agama Islam yang dianutnya.
Baca Juga: Legislator Ingatkan Pentingnya Menjaga Netralitas Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat Provinsi Papua Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata Musa’ad dalam sumpahnya.
Mendagri Tito Karnavian kemudian juga memberikan pesan agar Musa’ad dapat menjaga stabilitas di provinsinya ini.
“Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan di sana, merangkul semua pihak terutama Forkopimda, semua tokoh-tokoh baik tokoh formal, maupun informal, rekan-rekan Bupati, walikota, DPRD, termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan,” pesan Tito.
Pejabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad, mengawali karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjabat sebagai Dosen Universitas Cendrawasih Jayapura.
Baca Juga: Anggota Bawaslu RI Ungkap Beragam Tantangan Yang Akan Dihadapi Pada Pemilu 2024
Juga sebagai anggota tim penyusun UU No. 21 Tahun 2001 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Selanjutnya Musa’ad pernah menjabat sebagai Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kepala Bappeda Papua, dan juga sebagai Asisten Sekretaris Daerah Papua bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Karir Musa’ad di Lembaga organisasi kemasyarakatan adalah sebagai ketua ICMI Papua, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran provinsi Papua juga sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Papua.***
Disclaimer: INFOTEMANGGUNG.COM tidak mengijinkan artikel dicopy paste atau dilakukan sindikasi dengan alasan apapun.