INFOTEMANGGUNG.COM – Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, menantang setidaknya 400 Kepala Dusun atau Kades dan pejabat Kabupaten Pati untuk menerapkan hal ini demi mewujudkan kemajuan desa yang lebih baik lagi.
Diketahui, melalui portal jatengprov.go.id Ganjar telah menghadiri Penyuluhan Antikorupsi Penerapan Pencegahan Korupsi di tingkat desa yang diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu, 7 Desember 2022 lalu.
Melalui penyuluhan tersebut, Ganjar Pranowo menantang setidaknya 400 kades di seluruh Kabupaten Pati untuk terus mewujudkan Desa Antikorupsi.
Menurut Ganjar, Kades menjadi garda terdepan terutama bagi warga desa untuk mengusung konsep transparan dan akuntabel melalui pelayanan publik. Kades tentu wajib menjadi orang yang mampu berintegrasi, berprestasi, dan mampu berinovasi untuk membangun desa.
Meskipun begitu, Ganjar kembali menegaskan melalui penyuluhan tersebut, jika terdapat Kades yang mbeling maka akan berdampak pada seluruh jajaran Kades di seluruh Jawa Tengah tidak terkecuali.
“Di Jawa Tengah, Kades yang baik berintegritas berprestasi inovatif itu lebih banyak. Tapi (jika ada) satu-dua kades mbeling, itu semua kena,” ungkap Gubernur.
Ganjar juga menambahkan, sepatutnya Kades memiliki jiwa peduli dan paham kondisi masyarakat. Kades tidak perlu memikirkan politik uang, jika Kades yang hanya fokus pada politik uang, tindak korupsi hingga gratifikasi mungkin saja dilakukan.
“Gratifikasi itu nerima hadiah karena mungkin ada kepentingan. Bagaimana cara mengelolanya? Laporkan!,” tegas Ganjar.
Cara melaporkan tindakan tersebut yakni melalui unit pengelola gratifikasi di KPK. Nantinya Kades akan kita bimbing dan kita dorong mulai dari bupati dan Forkopimda.
“Intinya apa? Supaya pelayanan publiknya semakin bagus, transparan, dan akuntabel,” tegasnya lebih lanjut.
Pada penyuluhan itu pula Ketua Dewan Pembina DPP Papdesi juga menantang seluruh kepala desa atau kades di wilayah Kabupaten Pati untuk mewujudkan Desa Antikorupsi di masing-masing desanya.
“Di Jawa Tengah yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba seluruh Kabupaten Pati, para petinggi atau kadesnya, itu betul-betul menjadi Desa Antikorupsi. Contohnya sudah ada, maka dengan cara itu harapan kita bisa berjalan,” tandasnya.
Gerakan Desa Antikorupsi di Kabupaten Pati diawali dengan acara simbolis penempelan stiker yang bertuliskan “STOP GRATIFIKASI. Terima kasih Anda tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai kami,” stiker tersebut di tempel oleh Ganjar di kendaraan Bupati, Sekda, dan Kades.
Sebagai tambahan informasi, Jawa Tengah sudah memiliki 29 desa yang aktif dalam gerakan Desa Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten. Salah satunya Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi contoh nasional gerakan Desa Antikorupsi.***