Network
Prosedur Pengadilan yang Adil dan Transparan: Statuta Roma menekankan pentingnya memastikan proses pengadilan yang adil dan transparan bagi para terdakwa.
Pengaruh ini tercermin dalam UU No. 26 Tahun 2000 melalui penetapan prosedur pengadilan yang mengutamakan hak-hak terdakwa, seperti hak untuk memiliki pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk mengajukan banding.
Kriteria Pidana yang Sesuai: Statuta Roma 1998 menetapkan kriteria pidana yang sesuai dengan kejahatan yang diadili, seperti hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan genosida.
Pengaruh ini tercermin dalam UU No. 26 Tahun 2000 dengan penetapan kriteria pidana yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, serta kemungkinan pemberian hukuman tambahan, seperti pencabutan hak politik atau sanksi ekonomi.
Implikasi dan Tantangan
Meskipun terdapat pengaruh yang signifikan dari Statuta Roma 1998 terhadap UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, implementasi dan pemantauan terhadap kedua undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa implikasi dan tantangan yang perlu diperhatikan antara lain:
Kesadaran Hukum dan Pendidikan HAM: Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.
Kapasitas Institusi: Diperlukan peningkatan kapasitas institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan profesional dan efektif.
Kerja Sama Internasional: Kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia sangat penting, termasuk dalam pertukaran informasi, bantuan teknis, dan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan serius.
