2. Peningkatan Akses dan Peluang:
Masyarakat yang terlibat dalam proses demokratis cenderung mendukung kebijakan yang meningkatkan akses dan peluang ekonomi untuk semua warga. Ini dapat mengurangi frustasi dan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku koruptif sebagai cara untuk mengatasi ketidaksetaraan.
Tanggapan Pemerintah terhadap Kontrol Sosial:
1. Akuntabilitas Publik:
Pemerintahan yang demokratis secara alami lebih terbuka terhadap akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban ini membuat para pemimpin pemerintah lebih berhati-hati dalam tindakan mereka dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Peran Media:
Media bebas dan aktif berperan penting dalam mengungkap dan melaporkan tindakan korupsi. Dalam demokrasi, media memiliki peran kontrol sosial yang signifikan, memaksa pemerintah dan lembaga lain untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kesimpulannya: Keterkaitan antara tingkat demokrasi dan tingkat korupsi dalam perekonomian menjadi jelas saat kita memahami bagaimana kontrol sosial yang tinggi dari masyarakat merupakan elemen sentral dalam negara demokratis.
Sistem demokratis memberdayakan warga untuk mengambil peran aktif dalam membentuk dan mengawasi kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebebasan berbicara, transparansi, dan mekanisme hukum yang kuat, masyarakat memiliki alat untuk menentang dan mengatasi perilaku koruptif.