Network
Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa negara yang lebih demokratis cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, karena kontrol sosial yang tinggi memberikan dasar kokoh untuk perekonomian yang bersih dan berkelanjutan.
Alat kontrol negara adalah seperangkat mekanisme, lembaga, dan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Tujuan dari alat kontrol negara ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alat kontrol negara yang umumnya digunakan:
1. Hukum dan Sistem Peradilan:
Hukum: Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.
Sistem Peradilan: Lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.
2. Kepolisian dan Aparat Keamanan:
Kepolisian: Bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melaksanakan hukum, dan melindungi masyarakat.
Aparat Keamanan: Termasuk militer dan lembaga keamanan lainnya yang bertugas melindungi integritas negara.
3. Institusi Keuangan dan Pengawasan Ekonomi:
Bank Sentral: Mengatur kebijakan moneter dan mengawasi sistem keuangan.
Otoritas Pengawas Keuangan: Bertugas mengawasi kegiatan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen.
4. Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi:
