Network
Contohnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang melarang praktik penipuan atau penjualan barang palsu yang merugikan konsumen secara luas.
2. Aspek hukum perdata dalam perlindungan konsumen melibatkan hubungan antara konsumen dan pihak lain dalam transaksi jual beli atau kontrak.
Contohnya, jika seorang konsumen membeli barang yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, hukum perdata akan memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang yang sesuai.
Aspek hukum pidana dalam perlindungan konsumen melibatkan tindakan kriminal yang merugikan konsumen.
Contohnya, penjualan barang palsu atau penipuan dalam transaksi jual beli dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelaku.
Aspek hukum administrasi dalam perlindungan konsumen melibatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen secara umum.
Contohnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang melarang praktik penipuan atau penjualan barang palsu yang merugikan konsumen secara luas.
3. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia.
