Network
4. Masa Reformasi yang Terjadi Pada Periode 21 Mei 1998 sampai Sekarang
Terjadinya gejolak politik pada era reformasi membuat usaha penegakan kedaulatan rakyat yang bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yang merugikan negara. Diperlukan susunan pemerintahan yang konstitusional yang berdasarkan pada konstitusi.
Adapun pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara tersebut berisi:
- Adanya pembatasan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan
- Jaminan atas HAM dan hak warga negara
Ini terlihat dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang memiliki sifat konstitusional dengan harapan konstitusi itu membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya.
Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali: tahun 1999, 2000, 2001 serta 2002. UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal mendasar yang berubah ialah:
- MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri atas dua anggota DPR dan DPD yang ada di pasal 2 ayat 1.
- Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat serta dilakukan menurut UUD yang ada pada pasal 1 ayat 2.
- Presiden serta wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat terdapat pada pasal 6A ayat 1.
- Presiden memegang jabatan sekitar 5 tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. Maksudnya, seorang Presiden hanya boleh memerintah selama 2 periode atau 10 tahun yang tercantum pada pasal 7.
- Pencantuman HAM pada pasal 28A-28J.
- Dihapusnya DPA sebagai lembaga tinggi negara
- MPR tidak lagi menyusun GBHN
- Pembentukan MK, KY pada pasal 24B serta 24C.
- Negara kesatuan tidak boleh diubah terdapat pada pasal 37 ayat 5.
- Penjelasan UUD 1945 dihapus.
Itu tadi rangkuman materi PKN kelas 12 bab 4 tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI. Semoga bermanfaat.***
