Network
Memakai konsep demokrasi terpimpin, segala sesuatu harus berdasar keputusan pemimpin penguasa yaitu pemerintan. Terdapat beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin:
- Membubarkan DPR hasil pemilu diagantikan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden
- Membentuk MPRS yang anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden
- Membentuk FN (Front Nasional) lewat Penetapan Presiden no. 13 tahun 1959 yang anggotanya berbagai Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Politik di Indonesia.
- Menetapkan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPRS
- Terjadi pemerasan pada penghayatan Pancasila yang kedudukannya sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa yaitu 3 unsur pemerasan (Trisila). Trisila tersebut diperas kembali menjadi satu unsur Ekasila atau Nasionalis, Agamis, dan Komunis yang disingkat sebagai NASAKOM.
Melalui gagasan timbul peluang bangkitnya PKI (Partai Komunis Indonesia). UU RI no. 18 tahun 1965 mengenai Pemda menyatakan seluruh unsur dari NASAKOM termasuk PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD.
Berkat posisi ini PKI melakukan pemberontakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 orang Jenderal dan 1 perwira, peristiwa ini juga disebut G30S/PKI.
3. Masa Orde Baru (11 Mareti 1966 sampai 21 Mei 1998)
Kejatuhan demokrasi terpimpin terjadi saat Ir. Soekarno dilengserkan dari kedudukannya, menjadi momentum berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru dipimpin oleh Soeharto.
Pemerintahan order baru fokus pada pembangunan ekonomi dan kestabilan nasional. Beberapa kelebihan dari orde baru adalah:
- Berkembangnya pendapatan per kapita Indonesia tahun 1968 dari 70 dollar, menjadi 1000 dollar AS di tahun 1996.
- Program transmigrasi
- Program Keluarga Berencana
- Kesuksesan tingkat melek huruf.
Walau begitu banyak penyimpangan terhadap dasar negara Indonesia yaitu Pancasila serta UUD 1945, diantaranya:
- Pada bidang Ekonomi: praktik monopoli ekonomi
- Pada bidang Politik: Kekuasaan tertinggi ditangan presiden sebagai penguasa lembaga legislatif
- Pada bidang Hukum: terjadi praktik KKN pada ruang lingkup pemerintahan.
Orde baru runtuh saat Presiden Soeharto menyatakan mundur dari posisinya pada tanggal 21 Mei 1998 menyusul unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat yang menuntut terjadinya reformasi.
Posisi presiden dipimpin oleh B.J Habibie yang tidak memerintah lama. Ia mundur dari jabatannya pada tanggal 20 Oktober 1999.
