Network
Indonesia menganut sistem negara kesatuan: kekuasaan tertinggi legislatif berada di pusat, yaitu Ibukota Jakarta serta menganut sistem desentralisasi: dimana setiap daerah berhak mengatur daerah atau wilayahnya sendiri.
Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
UUD tahun 1945 menjelaskan sistem yang dianut oleh Indonesia, terlihat ada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 serta di pasal-pasal yang menyebutkan secara tegas konsep NKRI
Kesatuan wilayah menurut UUD mencakup beberapa hal, seperti:
- Kesatuan hukum
- Kesatuan Politik
- Kesatuan Ekonomi
- Kesatuan sosial budaya
- Kesatuan pertahanan dan keamanan.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa
1. Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pada masa ini, bentuk dari NRI ialah kesatuan dengan sistem pemerintahan Republik, dimana kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan dikuasai seorang Presiden.
Sistem pemerintahan awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada era ini UUD 45 menjadi pegangan dan dasar negara yang berlaku. Pada saat itu yang baru dibentuk ialah, Presiden, Wakil Presiden, serta Para Menteri dan Gubernur.
Beberapa departemen yang dibentuk oleh Indonesia ada 12 departemen dengan 8 provinsi yang meliputi:
- Sumatera
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Borneo
- Sulawesi
- Maluku, serta
- Sunda kecil.
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Untuk mengatasi hal tersebut, UUD 1945 melalui ketentuannya dalam pasal 4 pada Aturan Peralihan juga menyatakan bahwa:
