INFOTEMANGGUNG.COM – Dalam konsep green economy beberapa negara tidak hanya menerapkan kebijakan pajak karbon, tapi ada pula yang menerapkan kebijakan industri hijau. Salah satunya adalah Korea Selatan.
Baca Juga: Yuk Intip Harga Pajak Emisi Karbon di Negara Tetangga Singapura
Industri Hijau Korea Selatan
Dalam pengembangan green economy, tidak hanya membutuhkan sebuah kebijakan tentang pajak karbon, tapi juga diiringi dengan kebijakan industri lain yang jauh lebih efektif.
Di Selatan, industri hijau tidak hanya bertujuan membangun ekonomi yang berkesinambungan. Korea Selatan membentuk kebijakan infrastruktur dan industri hijau dengan cukup agresif.
Tujuannya adalah untuk menstabilkan iklim. Korea Selatan adalah negara yang memiliki dingin.
Jadi harus stabilitas atmosfer harus dijaga dengan baik, supaya perubahan iklim tidak berantakan.
Motivasi Korea Selatan lainya adalah meningkatkan daya saing ekspor dan perekonomian.
Maka dari itu, dengan penurunan emisi yang tidak berjalan secara paralel bisa teratasi dengan pertumbuhan hijau yang telah dicanangkan sebelumnya.
Itu ditujukan dengan meningkatnya emisi karbon hingga dua kali lipat. Tahun 1992, tingkat emisi karbon 276 juta ton CO2e. Tahun 2016 menjadi 589 juta ton CO2e.
Kondisi itu membuat Korea Selatan menjadi negara yang menyumbang emisi karbon paling besar di antara anggota negara OECD.
OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development, organisasi itu mengembangkan standar substansi perekonomian.
Dalam kebijakan industri hijau butuh partisipasi yang seimbang antara organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan pemerintah. Khususnya kelompok lingkungan.
Perilaku usaha tidak hanya mempunyai kekuatan lobi, tapi akses untuk menyusun kebijakan. Sehingga hubungan antara pemerintah, birokrasi, dan swasta terjaga hingga bertahun-tahun.
Kelompok lingkungan di Korea Selatan, terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang memberikan pengaruh entitas lingkungan rendah. Tapi bisa menyumbangkan susunan kebijakan publik.
Secara garis besar kelompok lingkungan di Korea Selatan terbagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut ini :
1. Kelompok lingkungan yang tidak mempunyai kemampuan atau hak untuk memberikan kritikan implementasi atas kebijakan pemerintah secara konsisten.
2. Kelompok lingkungan yang tidak mempunyai kekuatan politik. Semua itu ditujukan oleh posisi Partai Hijau Korea Selatan.
Partai Hijau Korea Selatan hanya memiliki suara rendah di parlemen. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam politik dan tidak memiliki hak membuat kebijakan.
3. Organisasi masyarakat yang pengaruhnya sangat lemah dalam menyebarkan isu lingkungan. Khususnya konsolidasi saat memperjuangkan kesejahteraan demokrasi dan sosial.
Baca Juga: Jenis Carbon Pricing atau Harga Emisi Karbon non Market Based
Itulah ulasan dari kebijakan industri hijau di Korea Selatan. ***
<p><em>Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:</em></p>
<p><a href="https://t.me/+-dPk-OQ9C485Mzhl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><button style="border: none; background-color: yellow; color: black; height: 35px; padding: 5px 25px; border-radius: 20px;"> <strong>Gabung Grup Telegram</strong> </button></a></p>
<p><em>Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.</em></p>