INFOTEMANGGUNG.COM - Tahukah Anda apa saja tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik?
Untuk mengetahui tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik, Anda harus memahami tentang konsep nilai publik dan pengertian pemerintahan deliberative.
Artikel ini akan menjelaskan tentang kedua topik tersebut sehingga Anda bisa mengetahui tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik.
Baca Juga: Ketahui Tujuan Hukum Menurut Lili Rasjidi Untuk Menganalisis RKUHP, Simak Penjelasannya!
Konsep Nilai Publik
Konsep nilai publik (public value) memaparkan bahwa para manajer publik dan politisi darus bisa menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan kepada publik.
Organisasi harus mencari legitimasi demokratis atas tindakan mereka dengan melibatkan lingkungan otorisasi mereka.
Yang dimaksud dengan melibatkan warga adalah meminta warga untuk sepenuhnya ikut memikirkan dan terlibat agar pelayanan publik dapat dilaksanakan di segala kondisi.
Konsep ini menghadirkan kerangka kerja agar informasi dapat dikumpulkan secara komprehensif agar kualitas keputusan yang dibuat manajer dapat meningkat.
Hal itu bertujuan agar manajer dan pegawai organisasi publik dapat memabgi beberapa dilema dengan masyarakat dan mendapatkan sudut pandang yang sesuai dengan keputusan mereka.
Sebagai permulaan, manajer harus mengidentifikaasi tujuan pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh organisasinya.
Baca Juga: Keberlakuan Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis di Indonesia, Simak Penjelasannya!
Pemerintahan Deliberative
Pemerintahan Deliberative adalah model demokrasi yang legitimitasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara.
Berikut ini adalah tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik antara lain :
Mengenali mandat yang berkembang dalam lembaga perwakilan rakyat sebagai political marketplace. Seorang pejabat birokrasi harus mengetahui dengan seksama aspirasi para wakil rakyat dan apa yang akan dia kerjakan di bidang tugasnya.
Menganalisis bagaimana kelemahan dan kelebihan organisasi. Proses analisis bisa menggunakan konsep SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat).
Mengidentifikasi siapa saja yang harus dia hitung sebagai stakeholders organisasinya.
Menjaring dan menyerap suara masyarakat tentang keinginan yang ingin diwujudkan terkait bidang tugasnya.
Melakukan proses produksi agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dikehendaki oleh masyarakat.
Baca Juga: Penerapan Aliran Positivisme Hukum Di Indonesia Beserta Ciri Cirinya, Simak Penjelasannya!
Penutup
Demikian penjelasan singkat tentang konsep nilai publik dan pemerintahan deliberative untuk membantu Anda mengetahui tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik. Semoga membantu!***
Disclaimer :
Artikel ini hanya sebagai referensi tambahan yang dapat Anda kembangkan lagi untuk memahami topik yang sedang dibahas.
INFOTEMANGGUNG.COM tidak mengijinkan artikel dicopy paste atau dilakukan sindikasi dengan alasan apapun.