Network
Saat permintaan itu disampaikan pihak KPU menolak dan tidak bersedia membukanya.
“Saat Prima ingin memastikan dan meminta data Sipol untuk daerah yang dinyatakan TMS, KPU tidak bersedia membukanya”, ucap Agus.
Keputusan tersebut tentu membuat Prima memandang KPU sebagai pihak yang menutupi prosesnya.
Dengan tidak adanya tranparansi maka KPU dianggap belum memenuhi himbauan dari Presiden Joko Widodo.
Dia menilai KPU bertindak diskriminatif kepada partai-partai baru, terutama yang dibentuk oleh rakyat biasa.
Menurutnya KPU seharusnya membantu rakyat untuk berpartisipasi dalam kontes pemilu.
Baca Juga: Menjelang Pilpres 2024, Ganjar Didukung Penuh oleh Warga Jawa Timur!
Sekalipun berasal dari rakyat biasa KPU sebaiknya tidak menghalangi usaha tersebut.
Sampai berita ini ditulis pihak KPU RI masih belum mengkonfirmasi atau memberi tanggapan terkait masalah ini.***
