Network
InfoTemanggung.com - Seiring maraknya isu inflasi global, Indonesia terpantau aman, sampai saat ini masih menetap di kisaran 3,5 persen (yoy). Kabar baik tersebut tidak lain karena keberhasilan pemerintah dalam upaya menekan kenaikan harga beberapa komoditas energi.
Berdasarkan penuturan Joko Widodo selaku Presiden RI menyatakan bahwa upaya menahan kenaikan harga BBM, gas dan listrik terbukti ampuh menekan laju inflasi. Meskipun di sisi lain, gejolak harga komoditas pangan dan energi di pasar global terus mengalami gejolak.
“Kita Alhamdulillah (inflasi) masih di 3,5 persen, patut kita syukuri karena kita tahan (harga) Pertalite, tahan gas, tahan listrik. Begitu kita ikutkan ke harga keekonomian, pasti inflasi kita akan mengikuti,” tutur Presiden Joko Widodo yang dinukil dari Antaranews.
Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa di tengah ketidakpastian harga komoditas global akibat eskalasi militer Ukraina, Indonesia masih bisa mengendalikan laju inflasi. Joko Widodo juga menuturkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan inflasi yang lebih terkendali.
Di tengah gejolak global ini, Jokowi menyebutkan akan timbul dua isu besar nantinya. Menurutnya, harga komoditas energi dan pangan adalah dua isu terbesar yang akan siap melanda pasar global.
Untuk menghadapi isu tersebut, Indonesia telah berupaya menekan harga BBM untuk meminimalisir dampak gejolak harga seperti di negara lain. Dalam upaya tersebut, pemerintah terus menggelontorkan subsidi bahan bakar melalui APBN agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga.
“Coba lihat, kenaikannya sangat tinggi sekali di negara selain kita, Singapura sekarang harga BBM sudah Rp23.400 per liter, Jerman Rp31.800 (per liter), Thailand Rp20 ribu per liter. Kita (Indonesia) Pertalite masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali, kenapa harga kita masih seperti ini ya karena kita tahan terus,” gagas Presiden.
Untuk mendukung program subsidi BBM, Presiden menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah maupun BUMN untuk selalu optimal menyerap produk-produk dalam negeri. Jokowi berharap bahwa kegiatan belanja APBN, APBD maupun BUMN dapat terserap kembali.
Dengan demikian, belanja negara, daerah maupun BUMN mampu mengerek kembali daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga akan membantu memperbesar peluang terbukanya lapangan kerja yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.
