INFOTEMANGGUNG.COM - Upaya digitalisasi penyaluran dana bansos masih terkendala. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada Senin, 11 Juli 2022.
“Digitalisasi di indonesia terutama sektor bansos, perlu ada usaha lebih keras, karena apa yang kita bayangkan yang kita persepsikan, ketika di lapangan tidak seindah warna aslinya,” ujar Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan bahwa pelaksanaan digitalisasi penyaluran dana bansos ini masih terkendala karena beberapa faktor. Diantaranya adalah infrastruktur pendukung yang belum memadai dan literasi teknologi digital di masyarakat Indonesia masih belum merata.
Baca Juga: Mudah Didapat, Beberapa Tanaman Herbal Ini Ternyata Ampuh Atasi Batuk
“Untuk wilayah tertentu, secara geospasial bisa dipetakan dan sebetulnya tidak disebut pun kira bisa tahu di mana itu,” kata Muhadjir.
Beliau juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih belum memiliki sarana komunikasi dan informasi yang memadai. Termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat.
Di wilayah Papua dan Papua Barat terdapat 34 kabupaten yang melakukan penyaluran dana bansos secara tunai melalui kantor pos karena belum ada sarana lain yang memadai.
“Karena infrastruktur non tunai belum siap di daerah-daerah ini,” kata Muhadjir.
Baca Juga: Memiliki Bunga yang Indah, Tanaman Ini Ternyata Mampu Atasi Keputihan dan Pendarahan Rahim
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk melaksanakan digitalisasi ini tak hanya terkendala dari segi infrastruktur saja. Namun Muhadjir juga menambahkan bahwa pelaksanaan digitalisasi ini juga terkendala tingkat literasi teknologi digital masyarakat yang masih belum merata.
Kendati demikian Muhadjir tetap optimis bahwa indonesia mampu melakukan digitalisasi ini. Sebab berdasarkan laporan dari BPS pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 204 juta penduduk Indonesia yang sudah menggunakan telepon seluler.
“(Dengan kondisi yang demikian) seharusnya kita siap melaksanakan program digitalisasi bansos ini,” ungkap Muhadjir.
Agar pelaksanaan digitalisasi dalam penyaluran bansos dapat terealisasi, Muhadjir menyampaikan bahwa dibutuhkan dukungan berupa regulasi dan juga koordinasi kebijakan antar kementerian yang terkait.
Baca Juga: 7 Aplikasi Deepfake Android Merubah Foto Menjadi Video Bergerak
“Strategi ini bergantung pada koordinasi kebijakan antar kementerian. Tanpa koordinasi yang baik target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban dan mempercepat target tidak bisa tercapai,” kata Muhadjir.
Dengan adanya sinergi dari semua elemen terkait maka dapat mendorong terciptanya digitalisasi dalam penyaluran bansos ke seluruh wilayah di Indonesia.
“Infrastruktur dan regulasi ini akan menopang inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” ujar Muhadjir. ***