Network
Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam pengelolaan tambang juga memungkinkan terjadinya praktik korupsi.
Sistem Perijinan yang Rumit: Proses perijinan yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi sarang bagi praktik korupsi, di mana pihak yang berwenang memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Tidak Adanya Keterlibatan Masyarakat: Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam juga dapat memperburuk korupsi di sektor tambang.
Penting untuk dicatat bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, implementasi pasal tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian uraian singkat pengusaha kaya sering jadi tersangka di kegiatan penambangan di Indonesia? Kita masih ingat isi pasa 33 UUD 45 dengan mengulik kasus Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, yang baru-baru ini jadi tersangka kasus korupsi timah.***
