Network
Peran Harvey Moeis dalam kasus tersebut adalah sebagai perwakilan dari PT Refined Bangka Tin, yang bersama-sama dengan pihak lain, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mengakomodasi kegiatan tambang ilegal di wilayah yang seharusnya dikelola oleh PT Timah. Mereka menggunakan perjanjian fiktif untuk mendirikan perusahaan-perusahaan boneka yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal tersebut.
Harvey Moeis juga diduga meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi ilegal tersebut.
Keuntungan tersebut kemudian diserahkan kepadanya sebagai dana corporate social responsibility (CSR) dengan bantuan Helena Lim, Manager PT QSE, yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini.
Kasus ini menyoroti fenomena di mana pengusaha kaya seringkali terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal atau korupsi di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya.
Baca Juga: Iis Dahlia Grebek Kamar Hotel Tempat Suami Menginap Menyusul Isu Selingkuh dengan Pramugari
Selain itu, keterlibatan mereka dalam jaringan bisnis yang kompleks membuat mereka memiliki akses dan pengaruh yang cukup besar dalam mengelola sumber daya alam secara ilegal atau korup.
Beberapa alasan mengapa korupsi masih merajalela di sektor tambang di Indonesia antara lain:
Ketidaktransparanan: Banyaknya peraturan dan kebijakan yang tidak transparan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang, dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi.
Rendahnya Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya efektivitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus korupsi membuat pelaku korupsi merasa bisa bertindak tanpa takut akan hukuman yang setimpal.
Rentan Terhadap Monopoli: Seringkali, sektor tambang di Indonesia rentan terhadap monopoli dan oligopoli, yang dapat memunculkan praktik korupsi dalam pemberian izin usaha dan pembagian keuntungan.
