Pemerintah harus menggunakan teknologi digital untuk memastikan transparansi dalam proses pemberian kemudahan kebijakan.
Portal online yang terintegrasi dapat digunakan untuk mengajukan dan memproses permohonan fasilitas, dengan status yang dapat dilacak oleh pemohon.
b. Laporan Publik Berkala
Menerbitkan laporan berkala yang memuat daftar penerima manfaat dari kebijakan pemerintah. Laporan ini harus mudah diakses oleh publik sehingga semua pihak dapat memantau siapa saja yang telah menerima kemudahan dan fasilitas.
2. Pendekatan Inklusif
a. Sosialisasi yang Meluas
Melakukan sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat daerah dan desa. Informasi mengenai kebijakan, aturan, dan fasilitas harus disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio lokal, dan melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat setempat.
b. Kemitraan dengan Asosiasi Usaha Kecil
Bekerjasama dengan asosiasi usaha kecil dan menengah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memanfaatkan kebijakan yang ada. Asosiasi ini juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan UKM.
3. Penyederhanaan Proses Birokrasi