Selain pembentukan undang-undang dan lembaga khusus seperti KPK, Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan hukuman dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Melalui revisi undang-undang yang berkelanjutan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, upaya untuk memberantas korupsi semakin diperkuat.
4. Pengembangan Sistem Hukum Elektronik
Dalam era digitalisasi, Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan sistem hukum elektronik untuk memudahkan akses terhadap informasi hukum dan mempercepat proses peradilan.
Hal ini juga membantu dalam mendokumentasikan dan melacak kasus-kasus korupsi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan dan Kendala
Meskipun telah dilakukan banyak upaya dalam pemberantasan korupsi pasca reformasi di bidang substansi hukum, masih ada tantangan dan kendala yang perlu diatasi.
Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi, baik dari kalangan birokrat, politisi, maupun pelaku bisnis.
Selain itu, masih ada kelemahan dalam implementasi undang-undang dan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di beberapa daerah.
Kesimpulan
Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda penting bagi Indonesia pasca reformasi.