40 Soal CPNS Kehakiman 2023 beserta Jawabannya, Contoh Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang Hukum dan HAM

- 13 Juli 2023, 18:59 WIB
40 Soal CPNS Kehakiman 2023 beserta Jawabannya, Contoh Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang Hukum dan HAM
40 Soal CPNS Kehakiman 2023 beserta Jawabannya, Contoh Soal Tes Seleksi Kompetensi Bidang Hukum dan HAM /Pexels / Cecilia Miraldi/

INFOTEMANGGUNG.COM - Apabila kalian berminat untuk mengikuti seleksi CPNS di bidang Kehakiman pada tahun 2023 ini, pelajarilah 40 Soal CPNS Kehakiman beserta jawabannya, yaitu contoh soal tes seleksi kompetensi bidang hukum dan HAM.

Pada artikel ini kami hadirkan 40 soal CPNS Kehakiman 2023 beserta jawabannya yang bisa membantu peminat untuk mempersiapkan diri.

Kemungkinan tes diselenggarakan dengan memakai sistem Computer Assisted Test (CAT). Setelah itu, ada pula tes wawancara dan tes kemampuan bahasa Inggris untuk jabatan tertentu.

Baca Juga: 100 Soal Ujian Dinas 2023 dengan Jawabannya, Contoh Soal Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah dengan Kisi-kisinya

Sesuai Surat Pengumuman Nomor: 14/Pansel-CPNS/MA/XI/2021, materi pokok soal SKB Mahkamah Agung dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan memiliki kisi-kisi:

-Analisis Perkara Peradilan: Materi umum dan khusus terkait kehakiman/peradilan
-Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan: Materi umum dan khusus terkait perencanaan, evaluasi, dan pelaporan
-Pengelola Perkara: Terampil - Arsiparis
-Pengelola Barang Milik Negara: Materi umum dan khusus terkait Barang Milik Negara

Kalian yang dinyatakan berhak mengikuti SKB di lingkungan Mahkamah Agung, sebaiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Salah satunya dengan banyak berlatih soal seperti 40 soal CPNS Kehakiman 2023 beserta jawabannya di bawah ini.

40 Soal CPNS Kehakiman 2023 beserta Jawabannya

Soal 1. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut …

a. Putusan sela
b. Putusan inkrah
c. Putusan kasasi
d. Putusan banding

Jawaban: b

Soal 2. UU No. 31 Tahun 1999 adalah tentang…

a. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat
b. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara
c. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
d. Pemberantasan tindak pidana korupsi
e. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Jawaban: d

Soal 3. Rina dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…

a. Perdata
b. Pidana
c. Dagang
d. Intergentil
e. Tata Negara

Jawaban: a

Soal 4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…

a. Sarana dan prasarana
b. Kesadaran hukum masyarakat
c. Perkembangan masyarakat
d. Politik
e. Kebijakan penguasa negara

Jawaban: a

Soal 5. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…

a. Pasal 28 ayat 1
b. Pasal 26 ayat 1
c. Pasal 27 ayat 2
d. Pasal 27 ayat 1
e. Pasal 29 ayat 2

Jawaban: d

Soal 6. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah…

a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara bersangkutan
c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
d. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
e. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Jawaban: c

Soal 7. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah sebagai…

a. Lembaga legislatif
b. Lembaga eksekutif
c. Lembaga yudikatif
d. Lembaga peradilan tinggi

Jawaban: c

Baca Juga: Soal CPNS Arsiparis Ahli Pertama 2023, Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan Ayo Berlatih

Soal 8. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat akhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…

a. Pelaksanaan hukum
b. Pengawasan
c. Pengamanan
d. Pemberi nasihat
e. Peradilan

Jawaban: e

Soal 9. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…

a. Mahkamah konstitusi
b. Agama
c. Umum
d. Militer
e. Tata usaha negara

Jawaban: c

Soal 10. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan…

a. Tinggi
b. Umum
c. Militer
d. Agama
e. Negeri

Jawaban: c

Soal 11. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan…

a. Mahkamah militer
b. Militer
c. Tata usaha negara
d. Agama
e. Umum

Jawaban: e

Soal 12. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap…

a. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
b. Asas keadilan
c. Asas keterbukaan
d. Asas kriminalitas
e. Asas berbaik sangka

Jawaban: a

Soal 13. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan…

a. Perdata dan pidana
b. Hukum tata negara
c. Hukum administrasi negara
d. Hukum keluarga dan waris

Jawaban: d

Soal 14. Peradilan tata usaha negara merupakan bagian dari peradilan…

a. Umum
b. Khusus
c. Agama
d. Militer

Jawaban: b

Soal 15. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji…

a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Putusan pengadilan
d. Peraturan Daerah

Jawaban: a

Soal 16. Seorang terdakwa dalam proses persidangan memiliki hak untuk…

a. Menolak diperiksa
b. Menolak diadili
c. Difasilitasi oleh pengacara
d. Mengajukan banding tanpa batas waktu

Jawaban: c

Soal 17. Berapakah jumlah hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi?

a. 5
b. 7
c. 9
d. 11

Jawaban: c

Soal 18. Lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan hukum nasional di Indonesia adalah…

a. Mahkamah Agung
b. Kementerian Hukum dan HAM
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: b

Soal 19. Peradilan tingkat pertama di Indonesia disebut juga dengan nama…

a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi
c. Pengadilan Agama
d. Pengadilan Militer

Jawaban: a

Soal 20. Pemeriksaan terhadap keabsahan suatu peraturan daerah dilakukan oleh…

a. Pengadilan Negeri
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Pengadilan Tinggi

Jawaban: c

Soal 21. Lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pemberian perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah…

a. Kejaksaan Agung
b. Komisi Yudisial
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Badan Pemeriksa Keuangan

Jawaban: c

Soal 22. Program rehabilitasi bagi narapidana dilaksanakan oleh…

a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Mahkamah Agung
c. Kejaksaan Agung
d. Polri

Jawaban: a

Soal 23. Penyelesaian sengketa antara negara atau antara negara dengan pihak ketiga dilakukan melalui pengadilan …

a. Perdata internasional
b. Pidana internasional
c. Internasional
d. Administrasi internasional

Jawaban: c

Soal 24. Peradilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi adalah…

a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Negeri
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tipikor

Jawaban: d

Soal 25. Hakim agung yang memimpin Mahkamah Agung disebut…

a. Ketua Mahkamah Agung
b. Ketua Pengadilan Negeri
c. Ketua Pengadilan Tinggi
d. Ketua Pengadilan Agama

Jawaban: a

Soal 26. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana adalah…

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Denda
d. Pidana seumur hidup

Jawaban: b

Baca Juga: Contoh Soal Tes CPNS 2022/2023 Tes Wawasan Kebangsaan, Seperti ini Tipe Soal TWK

Soal 27. Penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh…

a. Kejaksaan
b. Kepolisian
c. Hakim
d. Pengacara

Jawaban: b

Soal 28. Dalam proses persidangan, pihak yang membela terdakwa disebut…

a. Terdakwa
b. Pengacara
c. Jaksa Penuntut Umum
d. Hakim

Jawaban: b

Soal 29. Dalam proses peradilan, keputusan hakim yang tidak puas dapat diajukan banding ke…

a. Pengadilan Tinggi
b. Mahkamah Agung
c. Pengadilan Negeri
d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: a

Soal 30. Pengadilan anak berwenang mengadili perkara yang melibatkan anak yang berusia di bawah …

a. 12 tahun
b. 15 tahun
c. 17 tahun
d. 18 tahun

Jawaban: c

Soal 31. Lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi terhadap hakim di Indonesia adalah…

a. Mahkamah Agung
b. Komisi Yudisial
c. Kementerian Hukum dan HAM
d. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: b

Soal 32. Peradilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana terorisme adalah…

a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Negeri
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tipikor

Jawaban: b

Soal 33. Lembaga yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum di Indonesia adalah…

a. Kepolisian
b. Mahkamah Agung
c. Kejaksaan Agung
d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: c

Soal 34. Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana…

a. Formil
b. Substansial
c. Perdata
d. Administratif

Jawaban: a

Soal 35. Pemeriksaan terhadap keabsahan suatu peraturan pemerintah dilakukan oleh…

a. Pengadilan Negeri
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Pengadilan Tinggi

Jawaban: c

Soal 36. Hakim yang terlibat dalam sebuah perkara harus bersikap…

a. Netral
b. Berpihak pada terdakwa
c. Berpihak pada jaksa penuntut umum
d. Berpihak pada korban

Jawaban: a

Soal 37. Pengadilan yang mengadili perkara-perkara di bidang tata usaha negara adalah…

a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Negeri
c. Pengadilan Militer
d. Pengadilan Tata Usaha Negara

Jawaban: d

Soal 38. Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasyarakatan terhadap narapidana di Indonesia adalah…

a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Mahkamah Agung
c. Kejaksaan Agung
d. Polri

Jawaban: a

Soal 39. Dalam proses peradilan, saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenai sanksi pidana berupa…

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Denda
d. Pidana seumur hidup

Jawaban: b

Soal 40. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pengangkatan hakim adalah…

a. Mahkamah Agung
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: b

Demikian tadi 40 soal CPNS Kehakiman 2023 beserta jawabannya. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS. Terus berlatih dan bersemangat!***

Disclaimer:

Jawaban di atas tidak bersifat mutlak kebenarannya melainkan bersifat terbuka dan bisa dieksplorasi lebih lanjut.

Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:



Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.

Editor: Mariyani Soetrisno

Sumber: Kemenkumham


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah