Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Berdasarkan isinya, hukum dapat dibedakan antara Hukum Publik dengan Hukum Privat. Namun sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, batas-batas yang jelas antara hukum publik dengan hukum privat semakin sulit ditentukan.
Misalnya dalam hubungan suami istri adalah hubungan antara individu dalam rumah tangga, yang dapat dipandang sebagai hubungan hukum perdata yang absolut.
Namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kadeerte, menunjukan bahwa dalam hubungan hukum perdata antara suami dan istri yang termasuk dalam ranah hukum privat telah ada campur tangan pemerintah.
Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan hukum sejenis yang bersifat mutlak.
Pertanyaan: Berikan argumentasi Anda bahwa mengapa pemerintah perlu ikut campur tangan dalam masalah hubungan antara individu dalam rumah tangga?
Soal
Berdasarkan isinya, hukum dapat dibedakan antara Hukum Publik dengan Hukum Privat. Namun sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, batas-batas yang jelas antara hukum publik dengan hukum privat semakin sulit ditentukan.
Misalnya dalam hubungan suami istri adalah hubungan antara individu dalam rumah tangga, yang dapat dipandang sebagai hubungan hukum perdata yang absolut.
Namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kadeerte, menunjukan bahwa dalam hubungan hukum perdata antara suami dan istri yang termasuk dalam ranah hukum privat telah ada campur tangan pemerintah.
Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan hukum sejenis yang bersifat mutlak.
Pertanyaan: Berikan argumentasi Anda bahwa mengapa pemerintah perlu ikut campur tangan dalam masalah hubungan antara individu dalam rumah tangga?
Pembahasan Jawaban
Berikan Argumentasi Anda Bahwa Mengapa Pemerintah Perlu Ikut Campur Tangan dalam Masalah Hubungan antara Individu Dalam Rumah Tangga?
Berikut ini adalah beberapa argumen yang mendukung campur tangan pemerintah dalam masalah hubungan antara individu dalam rumah tangga:
1) Perlindungan terhadap Kepentingan Umum
Pemerintah perlu campur tangan dalam hubungan rumah tangga untuk menjaga kepentingan umum dan keseimbangan sosial.
Hubungan suami istri memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam hubungan tersebut, serta mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam rumah tangga.
2) Pencegahan dan Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kehadiran pemerintah dalam hubungan rumah tangga penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang dapat merusak kehidupan individu dan keluarga.
Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan Jadwal Retensi Arsip?
Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan perlindungan, mengadakan undang-undang, dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga guna mencegah dan memberantasnya.
3) Pengaturan Hak dan Kewajiban
Pemerintah terlibat dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri serta mengatur aspek-aspek hukum seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan rumah tangga.
Campur tangan pemerintah dalam hal ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur perselisihan dan memastikan penyelesaian yang adil.
4) Perlindungan Kepentingan Anak
Salah satu pertimbangan utama dalam campur tangan pemerintah dalam hubungan rumah tangga adalah perlindungan kepentingan anak.
Anak-anak merupakan pihak yang rentan dan berhak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya.
Baca Juga: Kegiatan Apa Sajakah yang Dilakukan pada Penyusutan Arsip?
Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam hubungan rumah tangga berfokus pada kepentingan terbaik anak, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
5) Menyediakan Standar dan Ketertiban Hukum
Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam masalah hubungan rumah tangga, standar dan ketertiban hukum dapat ditetapkan.
Undang-undang yang ada memberikan kerangka kerja yang jelas bagi individu dalam menyelesaikan perselisihan dan mengatur hak serta kewajiban mereka.
Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil konsisten dan adil.
Baca Juga: Apa Sajakah Manfaat Utama dari Jadwal Retensi Arsip?
Dengan mengambil peran dalam masalah hubungan antara individu dalam rumah tangga, pemerintah dapat memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Campur tangan pemerintah dalam hukum perdata tersebut memperlihatkan pentingnya mengakomodasi kepentingan umum dan mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan hubungan pernikahan.***
Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:
Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.
