LENGKAP, Soal UAS UT Administrasi Pemerintahan Daerah ADPU4440 Ilmu Administrasi Negara Semester 6, Ada Kunci

INFOTEMANGGUNG.COM - Lengkap, soal UAS UT administrasi pemerintahan Daerah ADPU4440 Ilmu Administrasi Negara Semester 6, ada kunci jawaban untuk latihan mandiri.

Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan pendidikan seorang mahasiswa. Bagi para mahasiswa Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah di Universitas Terkemuka (UT), UAS adalah tahap evaluasi yang krusial untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mereka dalam memahami serta menerapkan ilmu administrasi negara.

Salah satu mata kuliah yang diujikan dalam UAS kali ini adalah ADPU4440 Ilmu Administrasi Negara. Materi yang diujikan dalam UAS ADPU4440 mencakup beragam topik yang sangat relevan dalam konteks administrasi pemerintahan daerah.

Para mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dasar administrasi negara, struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, proses pengambilan keputusan publik, serta peran dan tugas pemerintahan daerah dalam pembangunan masyarakat.

Baca Juga: 2 Cara Melihat Hasil Pengumuman PPDB Jateng 2023 SMA/SMK, Diumumkan Hari Ini, Semoga Kamu Diterima

Selain pemahaman teoritis, UAS ini juga akan menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan teori dengan studi kasus yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah.

Ini akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan berpikir kritis.

Selain itu, UAS juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan keterampilan komunikasi tertulis mereka. Kemampuan menyampaikan gagasan dengan jelas dan terstruktur dalam bentuk tulisan adalah aspek penting dalam bidang administrasi pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, para mahasiswa diharapkan mampu menyusun jawaban yang lengkap, koheren, dan argumentatif untuk setiap pertanyaan UAS.

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi UAS ADPU4440 Ilmu Administrasi Negara, mahasiswa perlu melakukan persiapan yang matang. Ini termasuk melakukan review terhadap materi-materi yang telah dipelajari, memperdalam pemahaman melalui bahan bacaan tambahan, serta berlatih mengerjakan soal-soal latihan.

Berikut soal latihan UAS UT Administrasi Pemerintahan Daerah ADPU4440 jurusan Ilmu Administrasi Negara bagi mahasiswa semester 6. Dilengkapi juga dengan Kunci Jawaban sebagai bahan latihan mandiri.

UAS UT Administrasi Pemerintahan Daerah ADPU4440 Ilmu Administrasi Negara Semester 6, Ada Kunci Jawaban untuk Latihan Mandiri

1. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...

A. sentralisasi
B. dekonsentrasi
C. desentralisasi
D. medebewind

Jawab:
C. benar, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang pemerintahan yang lebih rendah

2. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ....

A. formal
B. riil
C. materiil
D. self government

Jawab:
C. benar, dalam ajaran rumah tangga ini, pembagian kewenangan diperinci

Baca Juga: Kenaikan Jumlah Pasien penyakit X setiap bulannya Membentuk suatu Barisan Geometri Pada bulan ketiga Penderita

3. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah ...

A. sistem fungsional
B. sistem prefektur
C. desentralisasi jabatan
D. desentralisasi fungsional

Jawab:
A. benar, dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala instansi vertikal di wilayah administrasi untuk memberikan pelayanan di bidangnya secara fungsional dalam rangka dekonsentrasi

4. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah ...

A. afdeling
B. gewest
C. gemeente
D. plaatselijke

Jawab:
A. benar, merupakan daerah administrasi

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah administrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...

A. provinsi
B. kabupaten
C. kotamadya
D. kecamatan

Jawab:
D. benar, menurut UU No 5 Tahun 1974 kecamatan hanya melaksanakan kebijakan administrasi dari pemerintah pusat

6. Susunan Dalam organisasi pemerintahan daerah antara lain meliputi ....

A. provinsi
B. kabupaten/kota
C. desa
D. kepala daerah

Jawab:
D. benar, kepala daerah merupakan susunan dalam

7. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah ...

A. akuntabilitas
B. eksternalitas
C. concurrent
D. efisien

Jawab:
B. benar, eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan

 Baca Juga: Simulasi Motorik, Membangun Keterampilan Motorik di PAUD Melalui Aktivitas Bermain

8. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang digunakan adalah ....

A. ultra vires doctrine
B. materiele huishoudings
C. formele huishoudings
D. generale competence

Jawab:
D. benar, pada cara ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya

9. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...

A. mengangkat duta dan konsul
B. memberi gelar dan tanda jasa
C. menetapkan peraturan pemerintah
D. memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Jawab:
C. benar, merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan

10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi adalah menjadikan provinsi sebagai ...

A. wilayah administrasi
B. daerah otonom
C. local self government
D. local state and self government

Jawab:
D. benar,merupakan implikasi dari penerapan asas dekonsentrasi dan desentralisasi

11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah ...

A. formal
B. struktural
C. fungsional
D. operasional

Jawab:
A. benar, merupakan pendekatan dalam koordinasi yang menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai peraturan

12. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk...

A. pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B. pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan

Jawab:
C. benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek

13. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah ...

A. berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
B. berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
C. mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat

Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari prinsip tertib dalam pengelolaan keuangan daerah

14. Anggaran daerah mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya adalah bahwa anggaran daerah ...

A. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
B. menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. merupakan alat untuk memelihara keseimbangan fundamental ekonomi daerah
D. merupakan alat untuk menciptakan lapangan kerja

Jawab:
B. benar, merupakan pengertian dari fungsi otorisasi anggaran

Baca Juga: Pengertian Pembelajaran dan Prinsip Dari Pembelajaran Terpadu

15. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih merupakan ...

A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pengeluaran daerah

Jawab:
B. benar, pendapatan daerah merupakan hak daerah sebagai penambah kekayaan bersih

16. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran adalah ...

A. pengeluaran daerah
B. belanja daerah
C. pembiayaan daerah
D. belanja langsung

Jawab:
B. benar, merupakan belanja daerah

17. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...

A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pembiayaan daerah
D. penerimaan pembiayaan daerah

Jawab:
D. benar, merupakan penerimaan pembiayaan daerah

18. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi ...

A. anggaran
B. legislasi
C. kontrol
D. interplasi

Jawab:
A. benar, merupakan fungsi DPRD membentuk Perda tentang APBD bersama kepala daerah

19. Unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ....

A. sekretariat daerah
B. badan daerah
C. kantor daerah
D. dinas daerah

Jawab:
A. benar, sekretariat daerah merupakan unsur staf

20. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...

A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati

Jawab:
D. benar, bupati menetapkan formasi tingkat kabupaten

21. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik ...

A. disediakan oleh lembaga privat
B. disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik

Jawab:
B. benar, merupakan ciri barang/jasa sektor publik dan privat

22. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan ...

A. hierarki
B. fungsional
C. preventif
D. represif

Jawab:
D. benar, merupakan pengawasan setelah terjadi penyimpangan

23. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif

Jawab:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif merupakan sifat hubungan negara bagian dengan negara federal

Baca Juga: 10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS World University Rangking

24. Urgensi pembentukan pemerintahan daerah antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemda adalah mendekatkan pelayanan, menciptakan administrasi yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa

25. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota adalah ....
1. otonomi
2. dekonsentrasi
3. medebewind

Jawab:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang digunakan adalah otonomi dan medebewind, bukan dekonsentrasi

26. Prinsip hubungan pusat dan daerah dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis

Jawab:
1 dan 2 benar
Prinsip hubungan pusat – daerah dalam NKRI adalah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis

27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah ...
1. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
2. rencana kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri

Jawab:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain rencana kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD

28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah berisi tentang ...
1. sasaran
2. program
3. kegiatan

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD mengenai sasaran, program, dan kegiatan

29. Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang digunakan bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan daerah adalah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak

30. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas keuangan daerah meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan daerah adalah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan

31. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas

Jawab:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak berisi akuntansi kas

Baca Juga: Hadapi UAS Tanpa Susah! Simak 45 SOAL UAS UT Kepemimpinan ADPU4334 Ilmu Pemerintahan Semester 5

32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. menetapkan Perda yang telah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah

Jawab:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda setelah disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal

33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara ...
1. tugas pembantuan kepada daerah atau desa
2. dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal

Jawab:
2 dan 3 benar
Cara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat adalah tugas pembantuan dan dekonsentrasi, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal

35. Sistem manajemen kepegawaian daerah antara lain meliputi ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian

36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat

37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah daerah adalah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD

Jawab:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemda antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA

Baca Juga: Penjelasan Mengenai Autisme - Gejala, Penyebab, dan Penanganannya

38. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan daerah antara lain ...
1. dukungan lembaga eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain dukungan lembaga eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan

39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah selama proses implementasi kebijakan adalah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP

Jawab:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemda adalah kepala daerah dan BPKP, bukan DPRD

40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas dekonsentrasi
3. pelaksanaan tugas pembantuan

Jawab:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemda meliputi desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan dekonsentrasi

41. Fungsi utama pemerintah daerah adalah...
1. public services
2. protective
3. development for economic growth

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Fungsi utama pemerintah daerah pelayanan, perlindungan dan pembangunan

42. Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain ...
1. menyederhanakan sistem dan proseur kerja
2. mengurangi pengisian formulir
3. memperpendek jalur birokrasi

Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Langkah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain menyederhanakan sistem dan prosedur kerja, mengurangi pengisian formulir dan memperpendek jalur birokrasi

43. DPRD melakukan pengawasan politik melalui...
1. kunjungan kerja
2. dengar pendapat
3. pelayanan publik

Jawab:
2 dan 3 benar
Mekanisme pelaksanaan pengawasan politik oleh DPRD antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja dan dengar pendapat sedangkan pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah daerah

44. Pengawasan masyarakat dalam bentuk informal disalurkan melalui ....
1. organisasi kemasyarakatan
2. lembaga perwakilan
3. asosiasi kepentingan

Jawab:
1 dan 3 benar
Organisasi kemasyarakatan dan asosiasi kepentingan merupakan wasmas informal sedangkan lembaga perwakilan merupakan wasmas formal

45. Fungsi administrasi dari Mahkamah Agung adalah fungsi di bidang ...
1. toeziende functie
2. regelende functie
3. adviserende functie

Jawab:
2 dan 3 benar
Toeziende dan regelende functie merupakan fungsi administrasi MA sedangkan advieserende merupakan fungsi ketatanegaraan MA

Sekian latihan soal UAS UT Administrasi Pemerintahan Daerah ADPU4440 jurusan Ilmu Administrasi Negara untuk mahasiswa semester 6. Selamat belajar. ***

Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:

Gabung Grup Telegram

Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.