Network
Ketiga, Perlunya Reformasi Sistem dan Mekanisme Kerja di DPR
Perlunya reformasi yang memungkinkan dan mendorong setiap anggota DPR melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar dan sesuai jalur yang sudah ditetapkan oleh UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam reformasi adalah memfungsikan secara optimal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai dewan pengawas yang berwibawa dan dihormati oleh semua anggota.
Baca Juga: Bagaimana Cara Membuat Tips-tips? Yuk Cari Tahu Disini
Selama ini, MKD tidak menjalankan fungsinya secara optimal sehingga keberadaannya terbilang tidak dirasakan oleh anggota DPR dan masyarakat, serta kebijakan dan keputusannya pun tidak menimbulkan efek jera pada para anggota yang telah melakukan pelanggaran etik.
Keempat yaitu Komisi-komisi di DPR Perlu Dibuat Ramping
Jumlah anggota di setiap komisi DPR saat ini terlalu banyak sehingga memunculkan kemalasan (social loafing) pada sebagian anggota DPR dan juga mendorong merda melakukan korupsi karena mengalami diffusion of responsibility, Perampingan komisi antara lain dapat dilakukan dengan cara memecah atau membagi komisi menjadi lebih banyak (tidak lagi hanya 11 komisi) sehingga anggota di tiap komisi menjadi lebih sedikit.
Komisi yang terlalu gemuk cenderung kurang efektif dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan strategis, seperti pembuatan kebijakan (UU) untuk kepentingan negara. Komisi yang ramping memungkinkan para anggotanya bekerja lebih profesional dan efektif.
Profesionalitas dan efektivitas kerja komisi komisi tersebut akan terealisasi jika semua anggota DPR terpilih menjadi anggota DPR karena kapabilitas dan kredibilitasnya yang teruji. Artinya, input-nya, di parpol dan DPR memang bagus dan tepat.
Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat penting untuk mengingkatkan mereka agar bekerja hanya untuk rakyat bukan kepentingan kekuasaan.***
