Network
Akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penangkapa ikan dengan pukat harimau sangat serius.
Oleh karena itu, pemerintah sudah mengatur larangannya dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau merupakan perbuatan pidana karena merugikan banyak orang khususnya nelayan tradisional.
Baca Juga: Lembaga yang Memegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Bersenjata RI adalah?
Dengan adanya peraturan ini dan kerja sama dari para penegak hukum dan masyarakat, kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dapat dihentikan untuk kelestarian alam laut.***
