Network
Hal itu bertujuan agar manajer dan pegawai organisasi publik dapat memabgi beberapa dilema dengan masyarakat dan mendapatkan sudut pandang yang sesuai dengan keputusan mereka.
Sebagai permulaan, manajer harus mengidentifikaasi tujuan pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh organisasinya.
Baca Juga: Keberlakuan Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis di Indonesia, Simak Penjelasannya!
Pemerintahan Deliberative
Pemerintahan Deliberative adalah model demokrasi yang legitimitasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara.
Berikut ini adalah tahapan-tahapan penyelenggaraan pemerintahan deliberative dalam konsep nilai publik antara lain :
Mengenali mandat yang berkembang dalam lembaga perwakilan rakyat sebagai political marketplace. Seorang pejabat birokrasi harus mengetahui dengan seksama aspirasi para wakil rakyat dan apa yang akan dia kerjakan di bidang tugasnya.
Menganalisis bagaimana kelemahan dan kelebihan organisasi. Proses analisis bisa menggunakan konsep SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat).
Mengidentifikasi siapa saja yang harus dia hitung sebagai stakeholders organisasinya.
Menjaring dan menyerap suara masyarakat tentang keinginan yang ingin diwujudkan terkait bidang tugasnya.
