Fiskus Memiliki Wewenang dari Undang-Undang untuk Memaksa Wajib Pajak Supaya Mematuhi Melaksanakan

INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah contoh jawaban fiskus memiliki wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pertanyaan fiskus memiliki wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakan ini menarik untuk diulas.

Yuk perhatikan fiskus memiliki wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakan ini.

Baca Juga: Bahasa Melayu Dipilih dan Disepakati untuk Diangkat Menjadi Bahasa Indonesia dengan Alasan Kecuali?

Untuk teman-teman yang penasaran, yuk simak pembahasan berikut ini.

Soal Lengkap

Fiskus memiliki wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jelaskan pernyataan tersebut! sertakan sumber referensi!

Contoh Jawaban

Fiskus atau pejabat pajak memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengamankan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau entitas hukum secara memaksa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pajak tersebut tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi dari sifat memaksa dalam pajak menunjukkan bahwa fiskus memiliki kewenangan untuk menegakkan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban mereka.

Hal ini tercermin dalam adanya ketentuan sanksi baik administratif maupun pidana dalam undang-undang perpajakan, khususnya UU KUP.

Baca Juga: Apa Variasi Perencanaan yang Ditetapkan oleh General Manajer PT Y? Berikan Contoh Lain dari Perencanaan

Fiskus juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penegakan hukum, seperti penyitaan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Jurnal eprints.pknstan.ac.id

Jadi, itulah contoh jawaban terkait studi kasus fiskus dan undang-undang.***

Disclaimer:

Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut.