INFOTEMANGGUNG.COM - Terbaru, soal UAS UT Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI ADPU4230 Ilmu Administrasi Negara Semester 5, dilengkapi dengan kunci jawaban untuk latihan mandiri.
Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan salah satu momen penting bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI (ADPU4230).
Pada semester 5, mahasiswa telah memperoleh pemahaman dasar tentang sistem administrasi negara, baik secara teori maupun praktik. UAS ini bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah dipelajari selama semester ini.
Dalam UAS ADPU4230, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan konsep-konsep teoritis yang telah dipelajari ke dalam konteks sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.
Materi yang akan diujikan meliputi konsep dan prinsip dasar administrasi negara, struktur dan fungsi pemerintahan, peran birokrasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta isu-isu terkini dalam sistem administrasi negara di Indonesia.
Selama persiapan menjelang UAS, mahasiswa disarankan untuk memperdalam pemahaman mereka melalui membaca buku referensi, melakukan diskusi kelompok, dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan.
Penting juga bagi mahasiswa untuk mengikuti perkembangan terkini dalam sistem administrasi negara di Indonesia melalui membaca berita atau artikel terkait.
Pada UAS, mahasiswa kemungkinan akan dihadapkan pada soal-soal yang mengharuskan mereka menganalisis kasus-kasus nyata atau menghubungkan konsep teori dengan praktik administrasi negara.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konteks sistem administrasi negara Indonesia dan kemampuan untuk berpikir kritis sangat diperlukan.
Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk menjaga keseimbangan antara teori dan praktik dalam menjawab soal UAS. Kemampuan untuk menggambarkan situasi praktik dalam sistem administrasi negara sambil tetap memperhatikan landasan teoritis akan menjadi nilai tambah.
Dengan mempersiapkan diri secara matang dan menguasai materi, mahasiswa dapat menghadapi UAS ADPU4230 dengan percaya diri.
Berikut soal UAS UT Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI ADPU4230, jurusan Ilmu Administrasi Negara, untuk mahasiswa Semester 5, yang dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai latihan mandiri.
Soal UAS UT Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI ADPU4230 Ilmu Administrasi Negara Semester 5
1. Berikut ini pengertian Administrasi Negara, kecuali . . .
A. hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara
B. hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan umum
C. hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik
D. hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan CV
Jawab:
D. Benar, karena merupakan pernyataan pengecualian dan memang bukan merupakan ruang lingkup administrasi negara
2. Berikut ini terdapat ruang lingkup yang dipelajari oleh Administrasi Negara , kecuali. . ..
A. pemberontakan, perang dan revolusi
B. tujuan negara
C. posisi dan peran negara dan warga negara
D. keseluruhan unsur dan interaksi antar unsur negara
Jawab:
D. Benar, yaitu interaksi antar unsur negara
3. Negara mempunyai unsur unsur utama yaitu ; Warga negara, Wilayah negara, Pengakuan internasional dan ........
A. luas wilayah
B. jumlah penduduk
C. pemerintah yang berdaulat
D. pendapatan perkapita
Jawab:
C. Benar, karena selain warga , wilayah,pengakuan internasional yang penting yaitu pemerintahan yang berdaulat
4. Pancasila sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan negara harus diterapkan secara utuh-menyeluruh ( integral-komprehensif). Hal ini bermakna dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat harus memperhatikan juga . . .
A. sila sila yang lain
B. keragaman budaya Indonesia
C. kondisi geografis Indonesia
D. potensi kekayaan alam Indonesia
Jawab:
A. Benar, sesuai dengan pembahasan
5. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti . . .
A. Kekuasaan yang dilandasi hukum
B. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum
C. Tindakan pemerintah dan negara berdasarkan hukum
D. ABC betul semua
Jawab:
D. Benar, sesuai pembahasan
6. Mana yang paling tepat diantara pernyataan pernyataan berikut ini. . .
A. MPR terdiri atas Anggota DPR , Presisden dan DPA
B. MPR dan Presiden Pemegang Kekuasan Tertinggi
C. MPR dapat meminta Pertanggungjawaban Presiden atas pelanggaran Undang Undang
D. DPR dapat membuat UU bersama MA
Jawab:
C. Benar, karena sesuai dengan pembahasan
7. Lembaga kekuasaan legislatif yaitu. . .
A. MPR
B. DPR
C. MA
D. BPD
Jawab:
B. Benar, karena DPR membuat UU
8. Pernyataan yang paling tepat untuk lembaga lembaga negara berikut ini yaitu . . .
A. DPD dipilih langsung oleh rakyat
B. DPR memilih Presiden dan wakil Presiden
C. BPK melaporkan hasil pemeriksaannya ke MPR
D. Mahkamah Agung memegang kekuasaan legislatif
Jawab:
A. Benar, sesuai pembahasan
9. Lembaga kekuasaan legislatif pada Pemilu 2009 yang akan datang. . .
A. DPD dipilih langsung oleh rakyat ,disetujui partai
B. ditunjuk oleh partai dan persetujuan DPR
C. dipilih langsung oleh rakyat di tiap dapil (daerah pemilihan )
D. ditunjuk oleh partai
Jawab:
C. Benar, karena DPR DPR pada pemilu 2009 langsung dipilih rakyat dari setiap dapil (daerah pemilihan )
10. Berikut ini terdapat pernyataan tentang hubungan antar lembaga negara , pilihlah yang paling tepat . . .
A. Anggota DPD ikut membicarakan undang yang berkaitan dengan Otda
B. Anggota DPR dapat memasgulkan Presiden
C. Presiden dapat memberhentikan Anggota DPR secara langsung
D. Hasil audit BPK disampaikan ke Presiden
Jawab:
A. Benar, karena DPD sebagai representasi daerah
11. Tatanan organisasi pemerintah di suatu negara dipengaruhi oleh . . .
A. kewenangan yang diperoleh
B. pandangan falsafah yang dianut
C. sistem pemerintahan yang dianut
D. tatanan nilai yang dianut
Jawab:
C. Benar, sebab sistem pemerintahan yang dianut mempengaruhi. secara langsung
12. Organisasi Kabinet bertugas membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kedudukan sebagai. . .
A. Legislatif
B. Eksekutif
C. Yudikatif
D. konsultatif
Jawab:
B. Benar, karena kabinet merupakan eksekutif
13. Untuk pengelolaan kebijakan dan pelayanan mengenai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan memerlukan perhatian khusus Presiden dibantu oleh . . .
A. Kabinet
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Staf Khusus Presiden
D. LPND
Jawab:
D. Benar, karena lembaga Pemerintah Non departemen menangani hal hal yang khusus yang tidak ditangani oleh Departemen (Kabinet), staf khusus presiden. sedangkan DPR mempunyai tugas tersendiri sebagai legislatif bukan eksekutif
14. Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah koordinasi Menteri Pertahanan dan keamanan. . .
A. BKN
B. POLRI
C. BPS
D. BKKBN
Jawab:
B. Benar, sebab Polri bagian dari alat keamanan. Sedangkan BKN-Menpan,BPS-Bappenas, BKKBN-Menteri Kesehatan
15. Lembaga yang membantu Presiden , yang mengurus kepentingan Pemerintah dan Negara di Luar Negeri baik pada negara maupun pada lembaga Internasional yaitu. . .
A. KBRI /KJ
B. Atase
C. DCM
D. Konselor
Jawab:
A. Benar, sebab Kedutaan Besar /konsul Jenderal. DCM.Konselor dan Atase merupakan pangkat/jabatan dalam KBRI
16. Perencanaan merupakan tindakan pilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu Perencanaan dianggap sebagai . . .
A. proses
B. fungsi manajemen
C. proposal
D. keputusan politik
Jawab:
A. Benar, karena perencanaan merupakan langkah awal dalam proses mencapai tujuan
17. Menurut UU RI No 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab IV Pasal 8, Tahapan SPPN meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan ..........
A. perumusan kebijjakan
B. perincian tujuan yang jelas
C. penunjukan pelaksanaan
D. evaluasi pelaksanaan
Jawab:
D. Benar, karena merupakan tahap akhir dari kegiatan untuk kita mengetahui hasil yang kita peroleh
18. Untuk menciptakan keserasian tujuan ,pandangan dan tindakan antar berbagai unit karena adanya spesialisasi maka perlu dilakukan kegiatan . . .
A. standardisasi
B. koordinasi
C. pengawasan
D. Keputusan
Jawab:
B. Benar, karena koordinasi merupakan kegiatan memadukan semua komponen yang terlibat dalam mencapai tujuan
19. Untuk mengetahui dan memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan disebut . . .
A. perencanaan
B. koordinasi
C. pengawasan
D. stabilisasi
Jawab:
C. Benar, karena pengawasan merupakan kontrol dari kebijakan
20. Di dalam melakukan kontrol birokrasi dengan menggunakan metode Organisasi , dimana sarana atau alat untuk melaksanakannya meliputi; publisitas, tekanan kelompok dan publik dan .........
A. birokrasi
B. koordinasi
C. pengawasan
D. disiplin internal
Jawab:
D. Benar, yaitu disiplin internal
21. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan negara yaitu ...
A. Bab VIII pasal 23 UUD 45 amandemen
B. Bab VIII pasal 24 UUD 45
C. Bab VIII pasal 21 UUD 45
D. Bab VIII pasal 25 UUD 45 amandemen
Jawab:
A. Benar,karena berkaitan dgn Admistrasi Keuangan
22. APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber diantaranya dari Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan ....
A. APBN
B. Bantuan luar negeri
C. Pendapatan Asli Daerah
D. Loan
Jawab:
C. Benar, karena C semestinya menjadi inti APBD baru dikatakan otonom yang berarti kemandirian dalam pendanaan
23. Laporan keuangan yang disusun berupa realisasi anggaran dan neraca departemen adalah sebagai ….
A. tindakan rutin dilakukan
B. cara mencari pendapatan
C. perintah pimpinan
D. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Jawab:
D. Benar, sesuai pembahasan
24. Pengertian administrasi materiil menyangkut....
A. Pengelolaan barang milik negara
B. penggunaan keuangan
C. pengawasan anggaran
D. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Jawab:
A. Benar, sesuai dengan pembahasan
25. Standardisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan barang terutama dalam hal....
A. perencanaan Barang
B. pengadaan barang
C. pemeliharaan barang
D. penggunaan barang
Jawab:
B. Benar, karena dlm pengadaan harus ada standardisasi,
26. Berdasarkan pasal 33 UUD RI tahun 1945 Sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan . . .
A. liberalisme
B. etatisme
C. demokrasi Ekonomi
D. demokrasi Terpimpin
Jawab:
C. Benar, Indonesia tdk menganut paham liberal, penguasaan ekonomi oleh negara dan demokrasi terpimpin
27. Latar belakang didirikannya BUMN/BUMD sebagai agen pembangunan, dalam perekonomian . Sektor perekonomian yang dieksploitasi untuk BUMN/D ini yaitu . . .
A. yang menguasai hajat hidup orang banyak
B. sektor perekonomian sekunder
C. sektor perekonomian tertier
D. sektor perekonomian primer
Jawab:
A. Benar, karena Negara harus melindungi warganya dari eksploitasi secara ekonomi
28. Beberapa maksud didirikannya BUMN/BUMD sebagai agen pembangunan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya BUMN/D juga mempunyai fungsi . . .
A. stabilisator
B. etatisme
C. akselerator
D. sosial
Jawab:
D. Benar, karena BUMN/D tidak hanya bermotif ekonomi , tetapi juga bermotif sosial.
29. Bentuk BUMN/D yang merupakan bagian dari 0rganisasi formal atau suatu Departemen yaitu . . .
A. Perum
B. Perjan
C. Persero
D. Perusahan biasa
Jawab:
C. Benar, sesuai pembahasan
30. Di era Otonomi Daerah , Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk membina dan mengembangkan lembaga perekonomian daerah dalam bentuk persero daerah dan ........
A. Perum
B. Perjanda
C. Persero
D. Perusahan biasa
Jawab:
B. Benar, sesuai dengan pembahasan
Baca Juga: Ketentuan dan Cara Pendaftaran Jalur Zonasi PPDB Jatim 2023 Tahap IV Jenjang SMA, 1-2 Juli 2023
31. Tugas aparatur pemerintah yaitu melayani masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani masyarakat. Proposisi ini dapat diartikan bahwa Aparatur Pemerintah sebagai . . .
A. abdi negara
B. abdi dalam
C. pegawai negeri
D. abdi masyarakat
Jawab:
D. Benar, karena aparatur negara sebagai pelayan masyarakat
32. Salah satu masalah dalam pelayanan umum, adanya tarik menarik antara kepentingan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan . . .
A. peningkatan kualitas aparatur
B. peningkatan retribusi pendapatan
C. peningkatan pendidikan aparatur
D. peningkatan gaji aparatur
Jawab:
B. Benar, karena peningkatan pelayanan versus peningkatan pendapatan. diupayakan peningkatan pendapatan utk pelayanan
33. Berdasarkan fungsi pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori environmental services berikut ini yaitu . . .
A. pendidikan, kesehatan dan keagamaan
B. keamanan, pensiun , kesempatan berusaha
C. perdagangan, pendidikan dan keagamaan
D. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan
Jawab:
D. Benar, karena termasuk pelayanan Lingkungan
34. Pelayanan eksternal yaitu pelayanan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pembiayaannya harus memperhatikan nilai harga yang berlaku, biaya harus jelas ,ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ..........
A. kemampuan , dan daya beli masyarakat
B. jumlah penduduk dan penyebarannya
C. pendapatan regional bruto
D. indeks harga yang berlaku
Jawab:
A. Benar, karena kemampuan dan daya beli masyarakat sangat menentukan
35. Semua kegiatan perkantoran dalam suatu instansi diselenggarakan secara . . .
A. pengorganisasian secara terdesentralisasi
B. pengorganisasian secara otonomi
C. pengorganisasian secara tersentralisasi
D. pengorganisasian secara semi otonomi
Jawab:
C. Benar, karena tersentralisasi untuk memudahkan kontrol.
36. Politik dan strategi penyempurnaan administrasi negara Indonesia dituangkan dalam . . .
A. Pancasila
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. GBHN
Jawab:
B. Benar, karena GBHN merupakan polsta pemerintah dalam pembangunan
37. Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang dimuat dalam GBHN 1999-2004 yaitu,; membersihkan penyelenggara dari praktek kkn, pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara,meningkatkan kualitas aparatur , meningkatkan fungsi dan profesionalisme aparatur, netralitas pegawai negeri dan .......
A. meningkatkan pendidikan pegawai negeri
B. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
C. meningkatkan jumlah pegawai negeri
D. meningkatkan pendapat pegawai negeri
Jawab:
B. Benar, karena karena mencakup pendidikan dan pendapat, sedangkan jumlah sangat relatif
38. Manajemen PNS dikembangkan dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan kapasitas kesejahteraan PNS sebagai. . .
A. Abdi negara
B. Abdi Masyarakat
C. pelayanan publik
D. penegak aturan
Jawab:
C. Benar, karena aspek manajemen berkaitan dengan pelayanan publik.
39. Tolok ukur bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya yaitu . . .
A. kredibilitas
B. akuntabilitas
C. kapabillitas
D. ekstensitas
Jawab:
B. Benar, karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kegiatannya pada masyarakat, melalui DPR/DPRD
40. Pemerintah yang mempunyai akuntabilitas yaitu pemerintah yang diberikan . . .
A. wewenang untuk dilaksanakan
B. amanah untuk dipertanggungjawabkan
C. kekuasaan untuk dilaksanakan
D. kepercayaan untuk dilaksanakan
Jawab:
B. Benar, karena pemerintah harus memegang amanah dari rakyat
Baca Juga: Alasan Mengapa Memahami Alasan Atau Kebutuhan Di Balik Perilaku Seseorang Merupakan Langkah Penting
41. Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Gov.) merupakan salah satu isu kebijakan publik yang sangat penting saat ini. E-Gov diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .
A. legitimasi untuk dilaksanakan
B. amanah untuk dipertanggungjawabkan
C. aplikasi teknologi dan informasi
D. kepercayaan untuk dilaksanakan
Jawab:
C. Benar, karena E-Gov merupakan aplikasi teknologi dalam pemerintahan
42. Sasaran pengembangan E-Government dalam level makro yaitu. . .
A. pembuatan portal-portal informasi
B. keterlibatan multisektor dalam skala lokal
C. rancangan model kinerja
D. kebijakan yang dibutuhkan
Jawab:
D. Benar, karena kebijakan sangat diperlukan dalam E-Gov
43. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan E-Gov. yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan yaitu. . .
A. restrukturisasi organisasi pemerintah
B. komputerisasi seluruh perangkat kantor
C. membuat mindset
D. standarisasi prosedur kerja
Jawab:
C. Benar, karena harus dimulai mindset aplikasi teknologi dan informasi itu untuk dipahami dan dilaksanakan Oleh para pejabatnya dan karyawan lainnya
44. Langkah awal yang dilakukan dalam membangun pelayanan informasi dalam rangka E-Gov. yaitu . . .
A. segala sesuatu telah distandarkan secara manual
B. proses pengambilan keputusan secara cepat
C. mengembangkan jaringan pada instansi pemerintah
D. menghilangkan hubungan hirahikal antara pusat dan daerah
Jawab:
A. Benar, jadi segala yang berkaitan E-Gov harus sudah distandarisasi
45. Instruksi Presiden yang menggariskan kebijakan pengembangan E-Gov. di Indonesia yaitu. . .
A. Inpres No 2 tahun 2003
B. Inpres No. 3 tahun 2003
C. Inpres No. 2 tahun 2004
D. Inpres No 3 tahun 2004
Jawab:
B. Benar, karena berkaitan dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.
Itulah 45 soal UAS UT Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI ADPU4230, jurusan Ilmu Administrasi Negara, untuk mahasiswa Semester 5.
Semoga dapat membantu dalam persiapan ujian nanti. Selamat belajar.***
Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:
Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.