INFOTEMANGGUNG.COM - Hal-Hal apa saja yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan cepat oleh Pengadilan Pajak telah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002.
Pemeriksaan cepat oleh Pengadilan Pajak merupakan proses pemeriksaan atau persidangan dengan acara cepat yang dilaksanakan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
Baca Juga: Butir Pertama Piagam Jakarta Diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa, Ini Pandangan Bung Hatta
Pemeriksaan dengan acara cepat oleh Pengadilan Pajak telah diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, pada bagian keenam, tentang pemeriksaan dengan acara cepat, pasal 65 sampai 68, yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 65
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
Pasal 66
[1] Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
- Sengketa Pajak tertentu;
- Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
- Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
[2] Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).
Baca Juga: Afirmasi Rakyat untuk Jokowi 3 Periode, Ini Pandangan Rocky Gerung
Pasal 67
Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.
Pasal 68
Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.
Rangkuman dari Isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Untuk lebih jelas dan ringkasnya, Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap hal-hal berikut:
1. Sengketa (Banding maupun Gugatan) yang tidak memenuhi ketentuan formal, contohnya:
- Diajukan dalam Bahasa Indonesia;
- Diajukan sebelum jangka waktu/jatuh tempo berakhir;
- Satu Keputusan diajukan dengan satu surat banding; dan
- Diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
2. Kesalahan tulis atau kesalahan hitung pada putusan Pengadilan Pajak.
3. Sengketa yang diajukan bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
Baca Juga: Sandiaga Uno Mengaku Siap Maju Kembali di Pilpres 2024
Demikianlah pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan cepat oleh Pengadilan Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.***