Network
Keyakinan pemerintah untuk dapat ambil bagian dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tingkat global juga didasari oleh ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo meyakini bahwa sumber daya alam lokal yang tersedia mampu menunjang ambisi pemerintah untuk mengambil peran penting dalam ekosistem kendaraan listrik global.
Alasan lain yang dikemukakan pemerintah dalam ekspansinya pada industri kendaraan listrik adalah penekanan emisi gas rumah kaca dan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Wajib Simak! Inilah Daftar Harga Mobil Listrik di Indonesia, Harga Mulai Rp200 jutaan
Menurutnya, jika ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dengan baik di Indonesia, maka bukan tidak mungkin akan banyak produsen kendaraan listrik dunia bergantung kepada EV baterai buatan Indonesia.
Alasan pemerintah yang mengungkapkan rencana ekspansi kendaraan listriknya agar Indonesia menjadi lebih ramah lingkungan ditolak oleh para aktivis pemerhati lingkungan.
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Fanny Tri Jambore atau yang akrab disapa Rere mengatakan kendaraan listrik tidak bisa dianggap sebagai bagian dari transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Rere menjelaskan siklus produksi baterai kendaraan listrik hingga ke tahap pengisian daya listrik bagi kendaraan listrik masih menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi. Ia mencontohkan kegiatan penambangan nikel yang masih berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca.
Rere mengatakan bahwa WALHI mencatat saat ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan izin konsesi penambangan nikel seluas 900 ribu hektare lahan. Dari jumlah luasan tersebut, sebanyak 600 ribu hektare diantaranya merupakan kawasan hutan.
Sementara itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengisian daya listrik untuk kendaraannya juga tidak kalah tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sekitar 80 persen pembangkit listrik di Indonesia yang masih berbasis energi fosil.
