Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta berencana menelusuri penemuan 1.000 ton beras rusak di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mungkin perlu diminta mengusut kasus ini.
Beras itu diduga berasal dari program bantuan sosial (bansos) Covid-19 tapi tidak tersalurkan. Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 silam senilai Rp 2,85 triliun pun viral dibahas di media sosial.
BP BUMD DKI Jakarta mencoba meluruskan kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di gudang Perumda Pasar Jaya.
"Kami tunggu saja itu barang siapa," ujar Premi Kasari, Kepala Dinas Sosial di Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 Januari 2023 seperti dikutip INFOTEMANGGUNG.COM dari Antara.
Baca Juga: Tujuh Bansos 2023 yang Tetap Diberikan Meski PPKM Dicabut, Simak Daftar Lengkapnya
Premi Kasari mengaku tidak tahu menahu temuan tumpukan 1.000 ton beras rusak dan menguning yang disebut disimpan di salah satu gudang di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Meskipun demikian, Premi mengungkapkan pihaknya pernah melakukan kontrak kerja sama dengan BUMD DKI, Pasar Jaya untuk penyaluran beras bansos. Tetapi, lanjut dia, kontrak kerja sama itu telah berakhir per 31 Desember 2020.
"Intinya memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya tapi kontrak itu berakhir 31 Desember 2020," ujar Premi.
Premi menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tentang kerja sama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada tahun 2021. Kerja sama itu menurut Premi juga diawasi oleh KPK, Inspektorat DKI, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya sudah pernah jelaskan juga ke KPK," katanya.
BP BUMD siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK guna membantu mengusut temuan ini.
Baca Juga: Kartu Prakerja 2023: Bidang Pelatihan, Besar Bantuan dan Cara Daftar Komplit
Sebelumnya, seorang warganet bernama Rudi Valinka lewat akun Twitter @kurawa mengunggah rekaman video dan foto berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional berupa tumpukan karung berisi beras rusak di kawasan PuloGadung, Jakarta Timur.
"Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun," demikian cuit Rudi Valinka lewat Twitter @kurawa.
Di dalam rekaman video berdurasi kurang lebih 29 detik itu juga diperlihatkan sejumlah petugas yang menyortir beras yang telah dikemas dalam ukuran lima kilogram. Beras itu sudah berada dalam kondisi rusak, menguning dan tidak layak konsumsi.
Rudi menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar Rp 2,85 triliun. Rudy sudah memastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun telah tidak layak.
"Sesuai dengan mata anggaran Bansos Covid 2020 seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021 yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini?" ungkap Rudy.
1.000 ton beras bantuan rusak karena tidak disalurkan, itu semestinya diusut oleh BUMD DKI Jakarta, dan Perumda Pasar Jaya yang memiliki gudang sebelum KPK ikut mengusut kasus ini. ***
