Network
INFOTEMANGGUNG.COM - Bawaslu RI terus melakukan berbagai upaya persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Salah satu persiapan yang dilakukan Bawaslu RI adalah dengan meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar bisa menjadi etalase Pemilu 2024.
Dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu perlu menjadi etalase pemilu secara khusus, bahkan menjadi pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia secara umum.
Baca Juga: Anggota Bawaslu RI Ungkap Beragam Tantangan Yang Akan Dihadapi Pada Pemilu 2024
"Maka modal utama menuju kondisi tersebut ialah adanya pojok JDIH dan perpustakaan hukum yang memadai, baik segi sarana prasarana maupun aspek koleksi. JDIH bukan semata soal daring/online, tetapi aspek oflline/luring yakni kepustakaan," ujar Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Layanan Hukum Dan Penganugerahan Anggota JDIH Bawaslu Terbaik Tahun 2022, Senin (5/12/2022).
Rahmat juga mengapresiasi pembaruan layanan bantuan hukum dengan Rancangan Perbawaslu baru tentang Advokasi Hukum yang dilakukan oleh divisi hukum Bawaslu.
"Saya percaya, kerja keras kita bersama baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat menghasilkan regulasi yang paripurna, mampu mengakomodasi berbagai perkembangan baik aspek yuridis maupun sosiologis," ucap Bagja.
Acara penghargaan JDIH Bawaslu Awards ini dihadiri koordinator divisi (Kordiv) bidang hukum, kepala bagian hukum, dan verifikator JDIH dari 34 provinsi se-Indonesia. Juga dihadiri, Kordiv Hukum dari 5 (lima) kabupaten/kota yakni berasal dari Bawaslu Kabupaten Gowa, Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Kota Semarang, Bawaslu Kota Palu, dan Bawaslu Kota Gorontalo.
JDIH Bawaslu adalah layanan Bawaslu yang dapat mempermudah masyarakat data dan informasi serta informasi putusan hukum Bawaslu. Layanan ini diluncurkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 20 April 2022.
