INFOTEMANGGUNG.COM - Teman-teman, artikel di Harian Kompas tanggal 20 Desember 2023 yang mengutip pernyataan Prof Mahfud MD menyiratkan bahwa tanpa kerja bila korupsi tambang diberantas, tiap orang Indonesia bisa dapat 20 juta sebulan.
Tentu pernyataan ini mencengangkan karena menunjukkan betapa kanyanya Indonesia dan betapa dahsyatnya korupsi di negeri ini.
Prof. Mahfud MD, mengatakan bahwa banyak kekayaan negara tersedot secara ilegal dari korupsi di bidang pertambangan yang jumlahnya fantastis.
Profesor hukum dari UII itu pernah mengatakan bahwa seandainya korupsi di sektor pertambangan saja bisa dihapus, diberantas, maka setiap orang rakyat Indonesia itu bisa mendapat Rp 20 juta setiap bulan gratis.
Baca Juga: Biografi Mahfud MD, Seorang Guru Besar yang Menjadi Salah Satu Kandidat pada Pilpres 2024
Yang itu bukan pinjaman, tapi diberikan, dan ini adalah hak rakyat yang sudah tercantum di pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
KPK yang saat itu pernah diketuai Abraham Samad pernah mengundang para ahli tambang, ahli korupsi, ahli ekonomi, dari berbagai negara, lalu kesimpulannya, kalau tidak ada korupsi di bidang pertambangan saja, termasuk emas, nikel, batubara, dan sebagainya rakyat Indonesia akan makmur.
Tetapi kenyataannya ada di mana-mana, ada korupsi di hutan, ada korupsi saat naik kapal di laut, ada korupsi di Bakamla/kelautan. Menginjak tanah ada mafia pertanahan, ke rumah sakit ada korupsi obat-obatan.
Pernyataan dari Mahfud MD tentang potensi pendapatan tiap rakyat Indonesia sebesar 20 juta dari hasil tambang mencerminkan betapa kaya dan berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga: Mengapa Transparansi Keuangan Penting dalam Konteks Keuangan Publik?
Kita lihat, kenyataannya adalah sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan yang memprihatinkan. Inilah kenyataan pahit di balik kekayaan tambang Indonesia, serta dampak dari praktik korupsi yang merajalela.
Potensi Kekayaan Tambang dan Harapan yang Menggoda
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan tambang terbesar di dunia. Mulai dari batu bara, minyak, gas, emas, hingga timah, negara ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah.
Pernyataan Mahfud MD tentang potensi pendapatan sebesar 20 juta per individu jika kekayaan tambang didistribusikan secara adil menimbulkan harapan besar bagi masyarakat. Namun, realitasnya sangat berbeda dan rakyat hanya bisa gigit jari.
Ketidakadilan dalam Distribusi Kekayaan Tambang
Kekayaan tambang Indonesia, sayangnya, belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Sebagian besar tambang dikuasai oleh perusahaan besar atau segelintir individu yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar.
Distribusi kekayaan dari sektor tambang tidak merata, sehingga hanya sedikit orang yang menikmati keuntungannya. Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar tambang hidup dalam kemiskinan yang dalam.
Dampak Korupsi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan tambang adalah korupsi yang merajalela. Praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang lazim, di mana sebagian orang yang memiliki kekuasaan memanfaatkan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok mereka.
Penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi antara pemerintah dan perusahaan tambang sering terjadi, merugikan negara dan masyarakat.
Konsekuensi dari Kekayaan yang Tidak Merata
Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan tambang berdampak besar pada masyarakat. Mereka yang tinggal di sekitar tambang sering mengalami kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian tradisional mereka, dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang seharusnya mereka terima.
Kemiskinan, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik sering kali menjadi konsekuensi dari ketidakadilan ini.
Langkah Menuju Perubahan
Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah tegas harus diambil. Pemerintah perlu memperketat regulasi dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam semua tahapan, mulai dari proses perizinan hingga pengelolaan keuangan.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus ditingkatkan, sehingga kepentingan mereka dapat diwakili dengan baik.
Pernyataan Mahfud MD tentang potensi pendapatan 20 juta per individu dari kekayaan tambang Indonesia menyoroti potensi besar yang dimiliki negara ini. Namun, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan tambang dan praktik korupsi yang merajalela menghalangi terwujudnya harapan ini.
Diperlukan tindakan tegas dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Hanya dengan cara itu, masyarakat Indonesia dapat benar-benar menikmati manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki negara.
Pertanyaannya: Siapa yang berani bertindak tegas?***