Network
Perencanaan Pengeluaran: Setelah mengetahui jumlah pendapatan yang tersedia, pemerintah merencanakan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.
Pengajuan dan Persetujuan: Rancangan APBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan DPR, APBN dapat disahkan menjadi undang-undang.
Pelaksanaan dan Pengawasan: Setelah disahkan, APBN harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan alokasi dana yang telah disetujui, sementara DPR bertugas mengawasi pelaksanaan APBN untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Tantangan dalam Penyusunan APBN
Meskipun memiliki fungsi-fungsi yang penting, penyusunan APBN tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penyusunan APBN antara lain:
Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan pendapatan negara sering menjadi kendala dalam penyusunan APBN, yang memaksa pemerintah untuk membuat prioritas dan pengorbanan yang sulit.
Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam APBN menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi.
Tekanan Politik dan Sosial: Tekanan politik dan tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang lebih baik juga dapat mempengaruhi penyusunan APBN, terutama dalam menentukan alokasi dana untuk sektor-sektor tertentu.
Kesimpulan dalam kesimpulan, APBN memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur kegiatan dan program pemerintah berdasarkan pendapatannya.
Melalui APBN, pemerintah dapat menentukan prioritas pengeluaran, mengatur kebijakan fiskal, mengendalikan anggaran, menentukan sumber daya yang tersedia, dan mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.
