Network
INFOTEMANGGUNG.COM – Berikut inilah jawaban pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain, diantaranya Italia, Jepang dan Malaysia.
Otonomi daerah diharapkan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian pemerintahan negara bagian dan pemerintah lokal di berbagai negara dapat ditelaah dari bentuk, model, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, simak pembahasannya.
Pertanyaan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain ini menarik untuk dibahas.
Yuk simak pembahasan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain.
Pertanyaan diatas menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ini berjalan di berbagai negara bukan hanya Indonesia saja.
Untuk teman-teman yang masih belum memahami pertanyaan diatas, simak pembahasan lengkapnya berikut ini.
Soal Lengkap
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain, diantaranya Italia, Jepang dan Malaysia.
Otonomi daerah diharapkan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian pemerintahan negara bagian dan pemerintah lokal di berbagai negara dapat ditelaah dari bentuk, model, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara bagian dan pemerintahan daerah di berbagai negara maupun pemerintahan daerah di negara Indonesia.
Lebih jauh akan berdampak kepada model kontrol/pengawasan terhadap pemerintah lokal/daerah, baik secara hirarki maupun secara fungsional :
Berdasarkan deskripsi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:
a. Buatlah analisis dan benchmark pelaksanaan otonomi daerah dan desentra sasi di Indonesia dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Italia, berikut contoh konkritnya dalam bidang pelayanan publik?
b. Bagaimana analisis saudara akan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan model pemerintah lokal di Belanda, pemerintahan lokal di Jepang dan pemerintah lokal di Malaysia? Berikut contoh konkritnya!
c. Berikan analisis saudara akan filsafat dan pengertian kontrol/pengawasan terhadap pemerintah lokal/daerah didasarkan dua dimensi:
1) control hierarchy atau pengawasan hierarki dan 2) functional control atau pengawasan fungsional?
d. Berikan analisis saudara adakah keterkaitan antara pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan praktik good governance dan kualitas pelayanan publik di daerah?, berikut contoh studi kasusnya.
Contoh Jawaban
a. Analisis dan Benchmarking Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia dengan Italia
Nagara Indonesia
Terciptanya otonomi daerah untuk memberikan kebijakan dan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Tersedianya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik di tingkat daerah.
Negara Italia
Italia menggunakan model federal yang memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengelola sebagian besar urusan dalam lingkup mereka.
Keberagaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah otonom.
b. Analisis Kedaulatan Rakyat dalam Model Pemerintahan Lokal di Belanda, Jepang, dan Malaysia
Negara Belanda
Penerapan prinsip desentralisasi yang kuat, memberikan wewenang besar kepada pemerintah lokal.
Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti referendum.
Negara Jepang
Adopsi prinsip subsidiaritas, memindahkan keputusan ke tingkat paling rendah yang memungkinkan.
Keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, khususnya melalui dialog dan konsultasi.
Negara Malaysia
Kombinasi otonomi dan desentralisasi yang memberikan ruang kepada entitas daerah untuk mengatur sebagian besar urusan lokal.
Masyarakat berkontribusi melalui sistem komite setempat.
c. Analisis Filosofi dan Pengertian Kontrol/Pengawasan Terhadap Pemerintah Lokal/Daerah
Negara Indonesia
Kementerian Dalam Negeri sebagai pemegang kontrol pusat.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam penganggaran dan regulasi.
Negara Italia
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memiliki peran sentral.
Pemerintah pusat menetapkan kerangka hukum yang mengikat daerah otonom.
d. Analisis Keterkaitan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah dengan Good Governance dan Kualitas Pelayanan Publik
Negara Indonesia
Transparansi dalam penggunaan anggaran daerah sebagai indikator good governance.
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk akuntabilitas.
Negara Italia
Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan sebagai indikator good governance.
Penegakan hukum yang transparan dan efektif.
Jadi, itulah jawaban dari kasus pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain.***
Disclaimer:
Kebenaran jawaban diatas tidak mutlak. Jawaban diatas dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh teman-teman.
Dapatkan informasi terbaru terkait dunia pendidikan dengan bergabung di grup telegram kami. Mari bergabung di Grup Telegram dengan cara klik tombol dibawah ini:
Kamu juga bisa request kunci jawaban atau info lainnya dengan topik pendidikan.
