Pemerintah pusat menetapkan kerangka hukum yang mengikat daerah otonom.
d. Analisis Keterkaitan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah dengan Good Governance dan Kualitas Pelayanan Publik
Negara Indonesia
Transparansi dalam penggunaan anggaran daerah sebagai indikator good governance.
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk akuntabilitas.
Negara Italia
Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan sebagai indikator good governance.
Penegakan hukum yang transparan dan efektif.
Jadi, itulah jawaban dari kasus pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berjalan tidak hanya di Indonesia, namun juga berjalan di berbagai negara lain.***