Network
4. Menyusun Perjanjian Kerjasama
Setelah semua hal di atas telah dipertimbangkan, perjanjian kerjasama dapat disusun. Perjanjian ini harus mengatur hak dan kewajiban pihak dengan jelas, termasuk ketentuan mengenai penggunaan aset BMN, durasi kerjasama, pengakhiran kerjasama, serta tata cara jika ada pelanggaran perjanjian.
5. Persetujuan Pihak Terkait
Sebelum perjanjian dapat ditandatangani, pihak-pihak yang berwenang, seperti instansi pemerintah yang memiliki otoritas atas aset BMN, harus memberikan persetujuan resmi. Ini untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum dan kebijakan negara.
6. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
Proses penilaian tidak berakhir ketika perjanjian ditandatangani. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dari penggunaan aset BMN adalah hal yang sangat penting. Negara harus memastikan bahwa perjanjian diikuti dan bahwa aset BMN dikelola dengan baik.
Proses penilaian BMN sebelum perjanjian kerjasama sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan, penyelewengan, atau kerugian negara.
Selain itu, ini juga membantu memastikan bahwa aset BMN yang merupakan milik bersama masyarakat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.
Dengan proses yang transparan dan akuntabel, perjanjian kerjasama dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
Baca Juga: 80 Contoh Tes Bahasa Inggris BUMN dan Jawabnya PDF, Soal Test Bahasa Inggris BUMN 2023 untuk Belajar
